TANJUNG REDEB, BorneoPost – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Thamrin, menyatakan dukungannya terhadap pendirian sekolah rakyat di wilayah pesisir Berau. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dan terluar.
Wilayah pesisir Berau yang meliputi sejumlah kampung di kecamatan seperti Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk-biduk dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi kendala utama bagi pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik.
“Saya sangat mendukung hadirnya sekolah rakyat sebagai solusi alternatif bagi anak-anak di daerah pesisir. Ini bisa menjadi sarana pendidikan yang fleksibel dan dekat dengan masyarakat,” ujar Thamrin saat ditemui di Kantor DPRD Berau.
Ia menyebutkan, sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga bisa menjadi pusat pembelajaran keterampilan hidup berbasis lokal. Menurutnya, pendekatan pendidikan berbasis komunitas dapat menumbuhkan semangat belajar dan memperkuat identitas budaya setempat.
Lebih lanjut, Thamrin mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan program ini secara berkelanjutan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Berau untuk membuka ruang fasilitasi dan pendampingan terhadap pengelola sekolah rakyat agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
“Pemerintah harus hadir memberi dukungan, baik dari sisi pelatihan tenaga pengajar, penyediaan bahan ajar, maupun insentif operasional. Ini bentuk kehadiran negara di daerah-daerah yang selama ini masih termarjinalkan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berau, khususnya dalam aspek pendidikan. Ia berharap inisiatif ini mendapat perhatian serius agar anak-anak pesisir tak lagi tertinggal dari sisi akses dan kualitas pendidikan
Konsep sekolah rakyat sendiri merupakan model pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh komunitas atau organisasi masyarakat sipil, dengan pendekatan kontekstual dan partisipatif. Di sejumlah daerah di Indonesia, model ini terbukti efektif menjangkau masyarakat adat, pesisir, hingga daerah konflik.
“Anak-anak pesisir punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Sekolah rakyat bisa menjadi jembatan menuju pendidikan formal atau setidaknya bekal keterampilan hidup yang mereka butuhkan,” pungkas Thamrin.
Dengan adanya dukungan dari legislatif, masyarakat pesisir Berau kini punya harapan lebih besar untuk melihat generasi mudanya tumbuh dengan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.(Adv).
