TANJUNG REDEB, Borneo Post– Anggota DPRD Berau, Abdul Waris menyoroti kurangnya anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk realisasi perangkat daerah berbasis digital.
Sebab, salah satu permintaan pemerintah pusat untuk mengubah sistem informasi digital yang bersentralkan pada diskominfo se-Kabupaten Berau.
Waris mengatakan, kekurangan anngaran yang dialami Diskominfo, menjadi penghambat realisasi rekomendasi dari pemerintah pusat.
Terlebih, digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu 18 program Bupati Berau, untuk menyambangi perkembangan zaman.
“Ini rekom dari pusat. Jadi aplikasi dari seluruh OPD disatukan dan sentralnya di Diskominfo,” ungkapnya, Jumat (28/7/2023).
Namun, kata dia, rekomendasi digitalisasi pemerintah memang termasuk dalam 18 program. Tetapi, pada tahapan penganggaran, hal tersebut tidak termasuk dalam usulan prioritas.
“Padahal itu masuk dalam 18 program, tapi dalam usulan anggaran tidak ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung pergerakan Diskominfo untuk melakukan digitalisasi pemerintahan. Guna, menyambangi perkembangan jaman terkait kemajuan teknologi.
“Kalau saya sangat mendukung. Ini juga bisa disebut smart city nantinya,” tutupnya(PiN/ADV)
