SAMARINDA,BorneoPost — Berbagai persoalan yang dihadapi warga Sempaja, mulai dari banjir hingga penataan ruang wilayah, mencuat dalam forum silaturahmi antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan serta usulan solusi kepada pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menegaskan bahwa pemerintah membuka diri terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menilai, keterlibatan ormas sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.
“Saya ingin bertemu langsung dengan seluruh ormas. Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk merangkul dan menjaga kesinambungan hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum dialog seperti ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk menyerap berbagai persoalan riil di lapangan. Ia mengakui bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa belum sepenuhnya didengar oleh pemerintah.
“Ada yang merasa belum dilibatkan atau belum didengarkan, dan itu menjadi catatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri,” katanya.
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam forum tersebut datang dari Bendahara DPP Laskar Pejuang Pembela Kebenaran Adat Borneo Indonesia (LPPKABI), Fathur Rahma. Ia menilai kegiatan tersebut sangat positif karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis.
“Kegiatan ini sangat bagus, karena aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung, baik secara suara maupun lewat tulisan yang sudah saya siapkan,” ujarnya.
Fathur menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Sempaja. Menurutnya, banjir yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghambat akses keluar-masuk permukiman, terutama di wilayah padat seperti Jalan Padat Karya dan Bengkuring.
“Wilayah Sempaja sering sekali mengalami banjir dalam. Akses keluar jadi sulit, terutama di kawasan Jalan Padat Karya dan Bengkuring,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut diperparah oleh pesatnya pembangunan permukiman yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang resapan air yang memadai. Akibatnya, air hujan tidak terserap dengan baik dan berujung pada genangan hingga banjir.
“Banyaknya pembangunan rumah membuat resapan air semakin berkurang,” tambahnya.
Ia berharap, pemerintah dapat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, baik melalui kebijakan penataan ruang, peningkatan infrastruktur, maupun langkah strategis lainnya untuk mengatasi persoalan banjir.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Kesbangpol Kaltim kembali menegaskan bahwa pemerintah siap menerima dan mengkaji setiap masukan yang disampaikan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara santun dan konstruktif.
“Kita ini orang Kaltim, punya budaya. Mari kita sampaikan aspirasi dengan cara terbaik. Pemerintah siap menerima kritik dan saran selama disampaikan dengan cara yang benar,” pungkasnya.
Penulis: Grace
