SAMARINDA, BorneoPost — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah.
Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa meskipun masih menjabat sebagai pelaksana tugas, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan ormas di Kalimantan Timur. Ia ingin memastikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap berjalan dengan baik melalui wadah silaturahmi.
“Saya ingin bertemu langsung dengan seluruh ormas. Ini bagian dari tanggung jawab saya untuk merangkul dan menjaga kesinambungan hubungan antara pemerintah dengan ormas,” ujarnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang perkenalan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendengar langsung berbagai masukan, saran, hingga kritik dari masyarakat. Hal itu dinilai penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. Termasuk adanya beragam persepsi yang muncul terkait sejauh mana aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah.
“Memang ada tanggapan beragam. Ada yang merasa belum didengarkan, ada juga yang merasa kurang dilibatkan. Itu hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan,” katanya.
Menanggapi rencana penyampaian aspirasi oleh sejumlah kelompok masyarakat pada 21 April mendatang, ia memastikan bahwa pemerintah siap hadir dan menerima berbagai aspirasi tersebut secara terbuka. Namun demikian, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik dan tetap menjunjung tinggi norma serta hukum yang berlaku.
“Nanti kami juga akan hadir pada 21 April bersama teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya. Silakan sampaikan dengan cara yang beradab,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga identitas dan budaya masyarakat Kalimantan Timur yang dikenal santun dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat melanggar hukum atau merusak nama baik daerah maupun individu.
“Kita ini orang Kaltim, punya budaya. Mari kita sampaikan aspirasi dengan cara terbaik. Pemerintah siap menerima kritik dan saran, tetapi jangan sampai ada tindakan yang melanggar hukum,” tegasnya.
Melalui pendekatan dialogis ini, pemerintah berharap dapat memperkuat sinergi dengan ormas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif.
Penulis: Grace
