BERAU, BorneoPost — Rencana operasional rumah sakit baru di Kabupaten Berau mulai dibayangi persoalan serius. Ketersediaan tenaga kesehatan dinilai belum siap, sehingga berpotensi mengganggu kualitas layanan sejak awal beroperasi.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendesak pemerintah daerah untuk segera menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Ia menegaskan, kebutuhan tenaga medis tidak bisa ditunda, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, hingga perawat.
“Jangan sampai rumah sakit sudah berdiri, tapi tenaga kesehatannya tidak mencukupi. Ini harus dipikirkan sejak sekarang,” ujarnya.
Menurut Dedy, skema memindahkan atau membagi tugas tenaga medis dari RSUD dr Abdul Rivai ke rumah sakit baru bukan solusi ideal. Selain berisiko menurunkan kualitas layanan, pola tersebut juga dinilai tidak efektif karena tenaga medis harus berpindah lokasi.
“Tidak mungkin dokter harus bolak-balik bertugas di dua tempat. Itu justru bisa mengganggu pelayanan di kedua rumah sakit,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi SDM kesehatan di Berau saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka rekrutmen baru, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guna memenuhi kebutuhan tenaga di fasilitas kesehatan yang akan beroperasi.
“Harus ada langkah konkret, termasuk menyiapkan regulasi untuk penerimaan tenaga kesehatan baru,” tambahnya.
Selain jumlah tenaga, Dedy juga menyoroti kesiapan penempatan dan kesiapan para tenaga medis untuk bertugas di lokasi berbeda. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan kendala di lapangan.
“Kita juga harus pastikan, apakah tenaga medis siap ditempatkan di sana. Jangan sampai nanti ada penolakan atau masalah teknis lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, ia memahami jika pada tahap awal operasional, layanan rumah sakit baru kemungkinan masih terbatas. Jika hanya difokuskan pada unit gawat darurat (UGD) atau layanan dasar, keberadaan dokter umum tetap menjadi prioritas utama.
“Kalau memang tahap awal hanya UGD, minimal harus ada dokter umum yang siap menangani pasien secara mandiri,” jelasnya.
Dedy berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan, baik dari sisi rekrutmen, regulasi, maupun manajemen penempatan tenaga kesehatan, agar operasional rumah sakit baru tidak berjalan setengah hati.
“Rumah sakit ini harus benar-benar siap, bukan hanya bangunannya, tapi juga pelayanannya,” pungkasnya.
Arifin/Adv
