TANJUNG REDEB, BorneoPost – Kekosongan jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt) menuai sorotan dari kalangan legislatif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi program strategis di sektor pariwisata daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pemerintah daerah perlu segera menetapkan pejabat definitif untuk memimpin Disbudpar. Menurutnya, keberadaan kepala dinas dengan kewenangan penuh menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan serta percepatan realisasi program pembangunan pariwisata.
“Banyak agenda strategis di sektor pariwisata membutuhkan keputusan cepat dan kewenangan penuh dari kepala dinas definitif. Status pelaksana tugas memiliki keterbatasan secara administratif maupun kewenangan,” ujarnya.
Rifai menilai, keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata harus tercermin dari penguatan kelembagaan, termasuk memastikan posisi pimpinan organisasi perangkat daerah terisi secara definitif. Ia menekankan, sektor pariwisata tidak bisa dikelola setengah hati jika ingin dijadikan tulang punggung ekonomi masa depan Berau.
“Sulit berbicara pengembangan pariwisata secara maksimal jika leading sector-nya sendiri belum dipimpin pejabat definitif. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rifai mengingatkan bahwa pariwisata telah masuk dalam visi dan misi kepala daerah serta tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. Karena itu, setiap hambatan administratif, termasuk kekosongan jabatan strategis, perlu segera diselesaikan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia juga menilai, tanpa kepemimpinan yang jelas, berbagai rencana pengembangan destinasi, promosi wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berisiko tidak berjalan optimal.
“Pimpinan definitif akan menentukan arah kebijakan, kesinambungan program, serta koordinasi lintas sektor. Ini penting agar target pembangunan pariwisata tidak hanya menjadi wacana,” katanya.
Rifai menambahkan, potensi wisata alam dan budaya Berau yang semakin mendapat perhatian wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pariwisata dapat berkembang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus alternatif penggerak daerah di luar sektor pertambangan.
“Potensi kita besar. Tinggal bagaimana pemerintah memastikan seluruh instrumen pendukungnya siap, termasuk kepemimpinan di Disbudpar,” pungkasnya.
Arifin/Adv
