BERAU, BorneoPost – Meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian legislatif. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Sutami, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal serius yang harus segera direspons pemerintah daerah melalui kebijakan konkret dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan, persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat jika tidak ditangani secara tepat.
Menurut Sutami, meningkatnya pengangguran tidak semata-mata disebabkan terbatasnya lapangan kerja. Faktor utama lainnya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia lokal dalam memenuhi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan berbasis keterampilan.
“Persoalannya bukan hanya minimnya lowongan pekerjaan, tetapi juga kesiapan tenaga kerja kita. Banyak sektor membutuhkan keterampilan khusus, sementara tenaga kerja lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi standar tersebut,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia melalui program yang terarah, seperti pelatihan berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan aktif dengan perusahaan yang beroperasi di Berau. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar tidak kalah bersaing dengan pekerja dari luar daerah.
Selain isu pengangguran, Sutami juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Ia menilai, tanpa pengukuran yang jelas dan berkelanjutan, berbagai program sosial berisiko tidak tepat sasaran dan minim dampak.
“Evaluasi komprehensif diperlukan agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar efektif. Targetnya, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan bisa ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutami mendorong agar arah pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Infrastruktur, kata dia, harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat agar peluang ekonomi yang tercipta dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran maupun pembangunan fisik semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata, terutama dalam bentuk terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka kemiskinan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan adalah dampaknya bagi masyarakat. Ketika lapangan kerja terbuka dan kemiskinan berkurang, di situlah pembangunan benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
Arifin/Adv
