TANJUNG REDEB, BorneoPost – Ketimpangan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Berau kembali menuai sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan dasar pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman.
Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menegaskan bahwa persoalan pemerataan fasilitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Keluhan dari masyarakat pedalaman, terutama di Kecamatan Kelay, terus bermunculan terkait minimnya pembangunan gedung sekolah, Ruang Kelas Belajar (RKB), hingga rumah dinas guru.
Menurutnya, ketimpangan tersebut bukan semata-mata dipicu keterbatasan anggaran. Ia justru menilai lemahnya perencanaan pembangunan menjadi faktor utama yang memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah.
“Walaupun anggaran tersedia, kalau perencanaannya tidak matang, hasilnya tetap tidak maksimal,” ujarnya.
Peri menilai, perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil di lapangan berpotensi membuat pembangunan meleset dari sasaran. Dampaknya, sekolah-sekolah di wilayah terpencil tetap bergulat dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sementara pembangunan cenderung terpusat di kawasan perkotaan.
Padahal, kata dia, pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga tanpa terkecuali. Aspirasi agar pembangunan lebih merata kerap disampaikan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun hingga kini, keluhan tersebut dinilai belum sepenuhnya terjawab.
“Dalam Musrenbang, masyarakat selalu mengingatkan agar pembangunan tidak hanya difokuskan di kota,” tegasnya.
Ia menekankan pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas, sekalipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Pemkab Berau didorong menyusun perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan kondisi geografis Berau yang luas dengan banyak wilayah terpencil.
Menurutnya, keberadaan gedung sekolah yang layak, RKB yang memadai, serta rumah dinas guru sangat menentukan kualitas pembelajaran. Khusus rumah dinas, fasilitas tersebut dinilai krusial untuk menunjang kenyamanan dan keberlangsungan tugas tenaga pendidik di daerah dengan akses terbatas.
Peri berharap kesenjangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedalaman dapat segera diakhiri. Dengan pemerataan pembangunan, seluruh anak di Berau memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Tidak bisa kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat jika persoalan pendidikan belum dibenahi secara serius,” pungkasnya.
