banner 728x250

DPRD Berau Soroti Mutu Proyek Infrastruktur, Minta Pengawasan Diperketat dari Awal hingga Pemeliharaan

BERAU, BorneoPost  – Kualitas sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Berau kembali disorot DPRD. Legislatif menemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan di lapangan, mulai dari pembangunan jalan hingga drainase dan fasilitas umum lainnya.

Anggota Komisi III DPRD Berau, H. Saga, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan proyek, sejak perencanaan, proses pengerjaan, hingga masa pemeliharaan.

“Harus diawasi ketat. Masih ada proyek yang hasilnya tidak sesuai standar bahkan melenceng dari perencanaan awal,” ujarnya,

Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya pada penyelesaian tepat waktu. Kualitas hasil pekerjaan harus menjadi prioritas utama agar anggaran yang telah dikucurkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Bukan sekadar selesai sesuai jadwal. Perencanaan harus mengikuti standar teknis yang jelas dan hasilnya maksimal. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kualitasnya mengecewakan,” tegasnya.

Saga menilai lemahnya pengawasan berpotensi memicu kerugian daerah, terutama jika proyek cepat mengalami kerusakan akibat mutu pekerjaan yang rendah. Ia pun mendorong dilakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek pembangunan yang sedang maupun telah berjalan.

Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya kontraktor yang dinilai kurang bertanggung jawab setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Padahal, sebagian proyek masih berada dalam masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

“Jangan sampai setelah serah terima, kontraktor lepas tangan. Masa pemeliharaan itu bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.

DPRD, lanjutnya, akan memperketat fungsi pengawasan untuk memastikan proyek infrastruktur di Berau berjalan sesuai spesifikasi teknis dan perencanaan anggaran. Ia berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam proses pengadaan dan tegas terhadap rekanan yang tidak memenuhi komitmen.

“Kita ingin pembangunan yang benar-benar berkualitas, tahan lama, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Arifin/Adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *