BERAU, BorneoPost – Transparansi perusahaan di Kabupaten Berau kembali disorot. Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mendesak seluruh korporasi yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal untuk menyajikan laporan yang lebih terbuka dan terperinci, khususnya terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) dan penyerapan tenaga kerja.
Menurut Gideon, laporan yang selama ini disampaikan perusahaan masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Padahal, data yang akurat dan rinci sangat dibutuhkan sebagai dasar evaluasi untuk menilai sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap masyarakat.
“Jangan lagi menyampaikan data global. DPRD membutuhkan laporan yang detail, baik terkait penyaluran CSR maupun komposisi tenaga kerja, agar sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa transparansi yang jelas, sulit bagi legislatif menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, ketidakjelasan data juga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam distribusi program bantuan.
Gideon menekankan pentingnya pemetaan wilayah atau zonasi yang terukur dalam penyaluran CSR, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar area operasional perusahaan, seperti Ring 1 dan Ring 2. Dengan sistem distribusi yang jelas, program bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan merata.
“Perusahaan harus bisa menunjukkan secara rinci, siapa saja yang menerima manfaat, di wilayah mana, dan dalam bentuk apa. Ini penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak langsung,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data terkait tenaga kerja lokal. Menurutnya, kejelasan komposisi pekerja menjadi indikator penting untuk menilai komitmen perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia daerah.
“Data tenaga kerja harus valid dan terukur. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana perusahaan memberi ruang bagi tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Gideon menegaskan, laporan yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi fondasi bagi DPRD dalam menjawab berbagai aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap program perusahaan benar-benar memberikan dampak nyata.
“Kalau datanya jelas dan sinkron dengan kondisi di lapangan, pengawasan bisa berjalan objektif dan akuntabel,” pungkasnya.
Arifin/Adv
