BERAU, BorneoPost – Tekanan fiskal membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus semakin selektif mengatur belanja. Di tengah kebijakan efisiensi yang diperkirakan berlanjut hingga 2027, belanja pegawai dan pelayanan publik dipastikan tetap menjadi prioritas.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengganggu pemenuhan hak aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.
“TPP tetap kita pertahankan. Meskipun kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, hak ASN tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujar Said. Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja aparatur. Setelah kebutuhan belanja pegawai dipenuhi, pemerintah baru menghitung kemampuan anggaran untuk membiayai sektor pembangunan lainnya.
“Setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi, baru kita melihat ruang yang tersedia untuk sektor lain. Termasuk pembangunan infrastruktur, semuanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Konsekuensinya, sejumlah program pembangunan harus dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya kepada masyarakat. Peningkatan jalan, pembangunan jembatan hingga fasilitas pelayanan publik tidak dapat direalisasikan sekaligus.
“Bukan berarti pembangunan berhenti. Tetapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus menentukan mana yang paling dibutuhkan dan mana yang bisa ditunda,” katanya.
Untuk memperluas ruang fiskal, Pemkab Berau juga terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi belanja, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengevaluasi program yang telah direncanakan.
Kegiatan yang dinilai belum mendesak atau minim dampak dapat dikurangi maupun ditunda, sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
“Setiap perangkat daerah harus melihat kembali programnya. Kalau ada kegiatan yang belum mendesak, kita evaluasi supaya anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ungkap Said.
Ia menegaskan, efisiensi merupakan bagian dari penyesuaian terhadap tekanan fiskal yang juga dirasakan daerah lain. Meski ruang anggaran menyempit, Pemkab Berau tetap berupaya menjaga keseimbangan antara hak pegawai, pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.
“Yang terpenting bagaimana kita mengelola anggaran yang ada secara bijak agar pelayanan tetap berjalan dan pembangunan tetap bergerak,” pungkasnya.
Arifin/Adv
