BERAU, BorneoPost – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau mulai mengerucut pada satu masalah utama: kuota yang diterima daerah belum sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan data Diskoperindag Berau, usulan kuota Pertalite mencapai 83.201 kiloliter (KL). Namun, yang direalisasikan BPH Migas hanya 47.312 KL, atau berkurang sekitar 35.889 KL.
Kondisi serupa terjadi pada Biosolar. Dari usulan 37.147 KL, kuota yang diberikan hanya sekitar 25 ribu KL, atau berkurang sekitar 12 ribu KL.
Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, hasil koordinasi pemerintah dengan pihak terkait menunjukkan persoalan kuota menjadi salah satu penyebab distribusi BBM belum optimal.
“Sudah mulai terurai permasalahan kita ini sebenarnya di mana. Ternyata ada di SKH Migas, yang tidak memberikan kuota sesuai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri,” kata Gamalis, Jumat (4/9/2026).
Ia menegaskan, Pemkab Berau bukan meminta tambahan kuota secara berlebihan, melainkan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan yang sebelumnya telah diajukan.
“Bukan menambah, kita minta hak kita. Kita tidak menambah, cuma kita minta hak kita,” tegasnya.
Menurut Gamalis, persoalan BBM bukan sekadar soal antrean di SPBU. Kepastian pasokan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi, mulai dari transportasi, perdagangan, jasa hingga pariwisata.
“Ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Berau mendorong persoalan kuota dan distribusi BBM dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait. Gamalis berharap forum tersebut menghasilkan keputusan konkret, bukan hanya membahas antrean yang terjadi di lapangan.
“Kalau bisa diputuskan di dalam RDP karena di situ regulasi. Kita di sini aktual, yang mengeksekusi,” katanya.
Ia memastikan pemerintah daerah siap menjalankan keputusan yang nantinya disepakati bersama DPRD dan pihak terkait.
“Ketika apa yang diputuskan nanti oleh kawan-kawan di Dewan, benar-benar akan kita eksekusi,” tegas Gamalis.
Pemkab Berau berharap penyesuaian kuota dapat segera dilakukan agar pasokan BBM lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan begitu, antrean di SPBU dapat ditekan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian Berau.
Arifin/Adv
