SAMARINDA,Borneo Post – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda melakukan rapat lanjutan hearing/dengar pendapat terkait Raperda Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Samarinda di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda pada Senin, (6/11/2023) lalu.
Di hadiri oleh Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Samarinda, Dinas Sosial Kota Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pada kesempata tersebut guna merancang perda satuan pendidikan aman bencana Kota Samarinda agar bisa menjadi satu landasan untuk Ibu Kota Nusantara menangani bencana di Kota Samarinda.
“Saat ini di Kota Samarinda memiliki tiga kewaspadaan pertama adalah longsor, kedua banjir, ketiga kebakaran, dari tiga point ini akan dirumuskan siapa yang akan bertanggung jawab dalam penanganan bencana,” ucap Deni.
“Kita akan lakukan penelurusan untuk saat ini, ada aplikasi seperti tentang BPBD untuk melihat kondisi di tempat ini terindikasi apakah tempat bencana atau tidak itu nanti akan kita petakan dimana sekolah-sekolah yang memang rawan bencana,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya masukan dari dinas terkait dapat memudahkan dalam penyusunan Raperda sesuai dengan hasil dari pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan.
“Untuk saat ini planing sektornya dinas pendidikan yang menjadi liding sektor dari System Application Program (SAP) ini, tapi dilengkapi oleh masukan semua dinas, makanya kami saat ini pun anggota dewan mengadakan sosper perancangan perda ini termasuk saya,” ucapnya.
Ia menginginkan masukan dari masyarakat agar penyusunan Raperda merupakan hasil dari semua partisipasi bukan dari OPD dan dewan saja.
“Karena pada dasarnya masyarakat juga memiliki Hak untuk memberi masukan bukan hanya diam dan mendengarkan keputusan hasil saja,”pungkasnya. (DeL/ADV)
