TANJUNG REDEB, BORNEOPOST – Sutami selaku perwakilan dari aliansi masyarakat pemuda Berau (AMPB) , sempat memprotes keras atas kebijakan pemerintah terkait sarana alternatif penyebrangan kala penutupan jembatan sambaliung, yang dinilainya terkesan memaksakan dan tidak memikirkan dampak sosial yang akan terjadi pada masyarakat.
Dirinya yang menyempatkan diri untuk hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang Membahas tentang penanganan proyek jembatan gantung sambaliung tersebut, sempat mengutarakan kegelisahannya sebagai salah satu contoh masyarakat yang merasakan dampak sosial dari sarana alternatif penyebrangan yang di sediakan pemerintah daerah saat ini.
“Hadirnya kami pada kesempatan RDP pada pagi ini ingin mempertanyakan dimana kepala daerah pada saat situasi seperti ini dan apakah pemerintah daerah juga memikirkan dampak sosial dari alternatif yang di sediakan pemerintah daerah tersebut,”ucapnya Selasa (6/6/2023).
Selain itu, dirinya juga mempertanyakan apa yang telah dilihatnya selama ini, yang mana pemerintah daerah apakah sudah berkordinasi dengan pihak pihak legislatif terkait rencana renovasi jembatan gantung sambaliung.
“Bupati sempat berstatemen di salah satu media yang ada, dirinya mengatakan masyarakat tidak perlu panik dengan penutupan jembatan gantung sambaliung karena pemerintah daerah telah menyiapkan jalur alternatif penyebrangan buat masyarakat,”ujarnya.
Dilanjutkannya, ia mempertanyakan jalur yang dimaksud telah di sediakan Pemkab tersebut jalur yang mana ??, Apakah jalur yang dimaksud tersebut adalah jalur yang antrian nya hingga 14 jam tersebut. Kemudian adalagi pernyataan dari pemkab Berau bahwa pemkab menggelar rakor pengalihan jembatan gantung sambaliung dan pihak ketiga diminta hadir.
“ Apakah pada rakor tersebut anggota legislatif ada dilibatkan di dalam nya, baik itu undangan maupun dewan pengawas, karena yang saya lihat dewan juga mengeluh ini,”jelasnya.
Dengan tegas dirinya juga mengatakan, bahwa pembangunan jembatan gantung sambaliung ini terkesan dipaksakan dan belum siap secara maksimal. Sebenarnya dirinya mendukung dengan adanya pembangunan jembatan gantung tersebut tapi tolong juga untuk pemerintah daerah menganggarkan sarana alternatif penyebrangan yang maksimal bila perlu tidak membedakan status masyarakat.
“Tidak perlu ada yang di prioritaskan baik itu pelajar ataupun ASN, yang penting sesuai apa yang di butuhkan masyarakat, tanpa ada yang di rugikan,”katanya.
Dengan adanya kabar penambahan LCT seperti yang saat ini kita dengar-dengar bukannya dirinya tidak setuju tapi belum dijelaskan samasekali LCT yang digunakan model LCT yang seperti apa, apakah sudah diperhitungkan arus sungai disana.
“Memang disini kita tidak merasakan karena kita sedang tidak mengantri dan saya sudah merasakan ikut antri tadi pagi,bahkan sampai ada kasus masyarakat yang pingsan saat mengantri tadi,”bebernya.
Dirinya berharap, dengan adanya rapat tersebut masyarakat bisa mendapatkan pencerahan dari hasil rapat yang digelar kesempatan tersebut, dan selain itu dirinya juga menginginkan rencana pembangunan-pembangunan jembatan Kelay 3 tetap di lanjut.
“Bukannya kita negatif thinking, bagaimana kalau kontraktor nya asal-asalan dalam mengerjakan jembatan tersebut hingga mengakibatkan jembatan runtuh kan jadi ada alternatif jembatan Kelay 3 sebagai backup,”pungkasnya.
Untuk itu dirinya Menekankan kepada pemda serta OPD yang terkait agar melakukan penambahan armada penyebrangan yang aman bagi masyarakat agar terhindar dari antri yang sangat lama serta meminta anggota DPRD seluruhnya agar menjalankan pungsi kontrol dan pengawasan nya.
“Bersama-samalah kita membangun Berau, jangan sampai ada pergesekan yang tidak diharapkan, hasilnya untuk kita di Berau juga,”tutupnya.(PiN/ADV)
