BERAU – Reses III Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Rabu (3/12/25) sore, berubah menjadi forum penyampaian aspirasi yang penuh tekanan persoalan daerah. Infrastruktur, kesehatan, hingga lonjakan pengangguran baru mengemuka keras di hadapan wakil rakyat tersebut.
Pertemuan yang menghadirkan masyarakat dan pemerintah kampung itu berlangsung dinamis. Warga secara terbuka menyoroti masalah drainase yang tak kunjung tertata, minimnya tenaga dokter, hingga meningkatnya jumlah sarjana yang tak terserap lapangan kerja.
Sa’ga menegaskan seluruh aspirasi itu akan dikawal hingga masuk pembahasan anggaran berikutnya.
“Saya akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan. Untuk anggaran 2026 sudah disahkan, jadi kita menunggu realisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, semua usulan pembangunan akan tetap diakomodasi namun harus realistis dengan kemampuan fiskal daerah.
“Usulan pembangunan tetap kita akomodasi, tetapi harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.
Sa’ga juga menilai telah terjadi pergeseran orientasi ekonomi masyarakat Tanjung Batu. Dari yang dulunya sepenuhnya mengandalkan perikanan, kini mulai berpindah ke sektor perkebunan. Pergeseran ini, katanya, justru membuka peluang ekonomi jangka panjang.
“Mayoritas daerah yang ekonominya meningkat adalah kampung yang beralih ke perkebunan. Kalau dulu 100 persen masyarakat nelayan, ke depan bisa saja tinggal 10 persen. Ini peluang jangka panjang yang harus dibaca masyarakat,” tuturnya.
Ia mendorong warga untuk beradaptasi dengan pola ekonomi baru agar kesejahteraan terus meningkat.
Keluhan paling mendesak datang dari sektor kesehatan. Minimnya tenaga dokter, sulitnya proses rujukan, hingga polemik pengalihan anggaran ambulans menjadi perhatian serius.
Sa’ga menegaskan siap menjembatani persoalan tersebut dengan pemerintah daerah maupun puskesmas.
“Masalah kesehatan ini menyangkut kemanusiaan. Saya akan komunikasikan lagi soal penambahan dokter dan ambulans. Mudah-mudahan masih bisa kita perjuangkan,” katanya.
Ia juga mengungkap, anggaran pengadaan ambulans yang sebelumnya direncanakan untuk Tanjung Batu terpaksa dialihkan untuk renovasi puskesmas—kebijakan yang menimbulkan pertanyaan warga.
Isu pengangguran baru turut mendominasi dialog. Sa’ga menilai tingginya angka sarjana yang menganggur dipicu oleh kebijakan nasional yang melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer.
“Bukan pemerintah daerah tidak ingin merekrut, tetapi ada aturan larangan menerima tenaga honor. Kalau nanti ada perubahan aturan, tentu kita perjuangkan agar anak-anak kita bisa bekerja,” jelasnya.
Ia menyebut banyak tenaga honorer terdampak kebijakan tersebut, sehingga daerah membutuhkan ruang regulasi dari pemerintah pusat untuk kembali menerima pegawai sesuai kebutuhan.
Reses Sa’ga di Tanjung Batu menjadi momentum bagi masyarakat menyuarakan persoalan yang selama ini dirasakan langsung. Semua keluhan, kata Sa’ga, akan dibawa ke rapat-rapat pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi teknis.
“Apa pun yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan. Semoga semua yang diusulkan bisa masuk prioritas ke depan,” pungkasnya.
