BERAU, BorneoPost – Pelaksanaan Berau Expo 2026 menuai sorotan publik. Di tengah kemeriahan acara yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kabupaten Berau, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari pemilihan pengisi acara, penggunaan anggaran, hingga keluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait keterbatasan tempat berjualan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai berbagai kritik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara. Menurutnya, keberhasilan expo tidak semata-mata diukur dari kemeriahan panggung dan popularitas artis, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.
“Kalau kita berbicara tentang expo, tentu bukan hanya soal panggung hiburan atau siapa artis yang didatangkan. Kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, khususnya UMKM lokal. Jangan sampai kegiatan besar seperti ini justru belum memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha kita,” ujarnya.
Ia menyoroti keluhan UMKM yang kesulitan mendapatkan tempat berjualan. Padahal, expo daerah semestinya menjadi momentum bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan.
Dedy meminta penyelenggara memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah tenant yang tersedia, mekanisme pendaftaran dan penyewaan, serta kesempatan yang diberikan kepada UMKM lokal.
“Kalau memang ada UMKM yang mengeluhkan keterbatasan tempat berjualan, ini harus dijelaskan. Berapa jumlah tempat yang tersedia, bagaimana mekanisme penyewaannya, dan sejauh mana UMKM lokal diberikan kesempatan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kemeriahannya, tetapi kesempatan bagi pelaku usaha sendiri justru terbatas,” tegasnya.
Selain persoalan UMKM, Dedy turut mempertanyakan besarnya sorotan masyarakat terhadap Berau Expo 2026 dibandingkan dengan berbagai kegiatan lain yang digelar di Kabupaten Berau. Ia menilai persoalan yang berkembang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Di Berau ini banyak kegiatan dan event yang dilaksanakan. Pertanyaannya, mengapa expo ini yang begitu ramai disorot? Ada apa sebenarnya? Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaannya, sampaikan secara terbuka dan jadikan bahan evaluasi,” ungkapnya.
Terkait penggunaan anggaran dan pemilihan pengisi acara, ia menegaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan.
“Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, ya harus dievaluasi. Jangan alergi terhadap kritik. Tetapi, kritik juga harus dijawab dengan data dan penjelasan yang jelas, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan expo ke depan harus memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan UMKM lokal. Penyediaan tempat berjualan yang memadai dan mekanisme tenant yang transparan perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan kegiatan, bukan sekadar pelengkap acara.
Keberhasilan expo, lanjutnya, tidak cukup dinilai dari jumlah pengunjung atau kemeriahan hiburan. Dampak terhadap perputaran ekonomi, kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan pelaku UMKM juga harus menjadi tolok ukur.
“Tujuan kegiatan daerah seharusnya bukan hanya menyelenggarakan acara yang meriah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. UMKM lokal harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, memasarkan produk, dan meningkatkan pendapatan. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan event di Berau,” pungkasnya.
Sorotan terhadap Berau Expo 2026 menjadi pengingat bahwa kemeriahan acara harus sejalan dengan manfaat bagi masyarakat. Transparansi anggaran, pemerataan kesempatan, dan keberpihakan terhadap UMKM menjadi aspek penting yang perlu dipastikan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan daerah.
