banner 728x250

Berau Perketat Kewaspadaan TPPO, Bupati Sri: “Geografis Kita Membuka Banyak Celah, Jangan Abaikan Ancaman Ini”

BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten Berau kembali memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Senin (17/11) lalu. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait dalam memerangi berbagai bentuk eksploitasi yang mengancam masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, dalam arahannya menegaskan bahwa posisi geografis Berau menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi. Dengan karakter wilayah pesisir, kedekatan jalur perbatasan, hingga pesatnya arus pariwisata, Berau menjadi daerah dengan mobilitas penduduk yang dinamis—sebuah kondisi yang mudah dimanfaatkan pelaku TPPO.

“Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga kesempatan. Dan kesempatan itu bisa muncul di wilayah seperti kita,” tegas Sri.

Ia menjelaskan, pola TPPO di Indonesia terus berkembang, terutama dengan maraknya penipuan lowongan kerja dan bujuk rayu melalui media sosial. Kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan secara ekonomi rentan menjadi target paling mudah dijerat.

Sri menegaskan, Berau tidak boleh lengah melihat tingginya kasus eksploitasi perempuan dan anak yang terjadi di sejumlah daerah lain. Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum sesuai amanat Undang-Undang Pemberantasan TPPO Tahun 2007.

“Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan setengah hati. Harus ada sinergi nyata antara pemerintah, aparat keamanan, dan semua sektor terkait,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Sri berharap muncul rekomendasi dan program konkret yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan, bukan sekadar rencana tanpa tindak lanjut.

Ia menegaskan, pencegahan TPPO adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan kerja sama intens dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan agar hasil diskusi dapat berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita harus hadir melindungi warga, bukan hanya berbicara dalam forum. Tindak lanjutnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

arifin/Adv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *