BERAU, BorneoPost – Langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Namun, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada operasi pasar semata.
Rudi menilai operasi pasar hanya efektif sebagai penahan sesaat ketika harga mulai naik. Tanpa penguatan sisi produksi, efeknya tidak berkelanjutan. “Lonjakan kebutuhan di akhir tahun memang sulit dihindari. Masalahnya, Berau masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketika suplai terganggu, harga langsung bergejolak,” ujarnya.
Ketergantungan terhadap bahan pangan dari daerah lain, lanjut Rudi, membuat harga komoditas strategis mudah tersulut spekulasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor produksi lokal mulai dari pertanian, perikanan, hingga UMKM sebagai fondasi utama pengendalian inflasi. “Operasi pasar itu hanya menyembuhkan gejala, bukan penyakitnya. Selama pasokan lokal lemah, harga akan selalu sensitif,” tegasnya.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bekerja lebih terkoordinasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan, mengembangkan sentra-sentra produksi, serta memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil. Transparansi informasi harga di tingkat pedagang pun dinilai penting untuk mencegah praktik spekulasi.
Rudi memastikan DPRD mendukung penuh upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah dan TPID. Namun ia mengingatkan, langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini, bukan menunggu harga melonjak.
“Pengendalian inflasi harus dimulai dari hulu. Jangan hanya bergerak saat akhir tahun. Ini harus menjadi agenda rutin, bukan musiman,” pungkasnya.
Arifin/Adv
