Berau, BorneoPost – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau menjalin kerja sama ekonomi biru (blue economy) dengan Republik Seychelles terus berlanjut. Meski akses investasi telah terbuka sejak 2017, implementasi program konkret di lapangan hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah daerah menegaskan, proses ini bukan mandek, melainkan membutuhkan langkah strategis yang matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa pemkab tak ingin terburu-buru menandatangani program yang belum siap secara teknis dan sumber daya. Menurutnya, kerja sama dengan negara kepulauan di Samudera Hindia tersebut memiliki potensi besar, terutama dalam sektor maritim, kelautan, dan perkebunan berkelanjutan. Namun pada saat bersamaan, ia mengakui ada tantangan besar yang harus dibenahi lebih dulu, khususnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Saat ini kita masih fokus memperkuat kualitas SDM. Kita memiliki potensi alam luar biasa, tetapi tanpa SDM yang kreatif dan inovatif, sulit memaksimalkan peluang kerja sama internasional seperti ini,” ujar Sri.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin Berau hanya menjadi pemasok bahan baku. Ke depan, daerah harus mampu menghasilkan produk jadi bernilai tinggi, baik dari sektor perikanan maupun komoditas perkebunan.
“Kalau SDM sudah mumpuni, kita tidak lagi mengekspor produk mentah. Kita justru bisa mengimpor bahan jadi dan menciptakan nilai tambah lebih besar bagi daerah,” katanya.
Konsep blue economy yang tengah dirumuskan mencakup beberapa fokus utama, di antaranya penguatan industri perikanan ramah lingkungan, pengembangan ekowisata maritim, serta peningkatan teknologi pengolahan hasil laut. Pemerintah juga menyoroti pentingnya transfer pengetahuan dan teknologi dalam kerja sama ini, agar Berau tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi berstandar internasional.
Selain memperkuat SDM, Sri menyebut pihaknya terus melakukan penjajakan teknis dengan investor dan pemerintah Seychelles. Pertemuan-pertemuan formal telah berlangsung, namun perlu kesepakatan detail mengenai bentuk investasi, model pengelolaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap berhati-hati dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai, blue economy bukan sekadar peluang ekonomi, melainkan juga tanggung jawab dalam menjaga ekosistem perairan Berau yang menjadi jantung pariwisata dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Kita ingin pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan. Jangan sampai eksploitasi merusak apa yang menjadi aset utama Berau,” tegasnya.
Arifin/Adv
