BERAU, BorneoPost – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Menurutnya, pajak bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan fondasi utama bagi kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Sri menuturkan bahwa pemerintah daerah selama ini telah berupaya maksimal membangun berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha. Karena itu, ia menilai sudah saatnya masyarakat menunjukkan kesadaran yang sama dalam membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
“Karena fasilitas sudah dibangunkan, waktunya kita melek terhadap pajak,” tegasnya dengan nada penuh penekanan.
Menurut Sri, di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang semakin ketat, daerah dituntut untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian fiskal menjadi keharusan agar roda pembangunan tidak semata bergantung pada dana transfer pusat. Pajak daerah, kata dia, memegang peran vital dalam upaya itu.
“Sekarang setiap daerah harus memutar otak untuk mandiri. Tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pusat,” ujarnya.
Sri menegaskan, Kabupaten Berau memiliki modal besar untuk menumbuhkan PAD, baik dari sektor sumber daya alam maupun pariwisata. Dengan infrastruktur yang semakin baik mulai dari akses jalan, pelabuhan, hingga kawasan wisata—ia meyakini penarikan pajak akan berjalan lebih optimal tanpa membebani masyarakat.
“Sarananya sudah bagus. Jadi, tidak berlebihan kalau kita mulai menerapkan penarikan pajak dengan lebih tegas dan terukur,” imbuhnya.
Lebih jauh, Sri mengingatkan bahwa pajak bukan beban, melainkan investasi sosial yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Setiap rupiah pajak yang disetorkan, kata dia, digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dinikmati bersama mulai dari jalan, air bersih, hingga jaringan listrik.
“Jalan, air, listrik, semua itu dari pajak. Tidak ada yang lari ke kantong pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transparansi pengelolaan pajak daerah menjadi komitmen utama pemerintahannya. Pemkab Berau, menurutnya, terus memperkuat sistem administrasi pajak berbasis digital agar proses pembayaran lebih mudah, cepat, dan akuntabel.
Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan nyata.
Selain itu, Sri juga mendorong perangkat daerah terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Edukasi pajak dinilai penting agar wajib pajak memahami dasar hukum, manfaat, dan kewajiban mereka, bukan semata karena tekanan regulasi.
“Kita ingin kesadaran pajak tumbuh dari pemahaman, bukan dari rasa takut. Kalau semua sadar, pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sri optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Berau dapat mencapai target PAD yang lebih tinggi di tahun mendatang. Terlebih, sektor wisata dan jasa yang terus berkembang membuka peluang baru bagi peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Berau punya potensi besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan baik. Dan kuncinya ada pada kesadaran membayar pajak,” pungkasnya.
Melalui ajakan tegas ini, Pemkab Berau berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi energi baru untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah. Sebab, kemandirian fiskal bukan hanya soal kemampuan daerah mengelola uang, tetapi juga tentang kemauan bersama membangun masa depan Berau yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
Arifin/Adv
