BERAU, BorneoPost – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah semata. Menurutnya, kemajuan Berau membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan Sri Juniarsih saat membuka seminar bertema “Membangun Berau secara Kolaboratif, Akuntabel, dan Taat Hukum”, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, di salah satu hotel di Tanjung Redeb, Rabu (22/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan sesuai aturan.
“Pembangunan tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Semua pihak harus terlibat, berkolaborasi, dan tentu saja bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta taat hukum,” ujar Sri Juniarsih dalam sambutannya.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berlangsung tanpa hambatan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika semua program dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Kolaborasi yang taat hukum akan memperkuat fondasi pembangunan Berau,” tegasnya.
Seminar yang turut menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, tersebut menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya integritas dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
Sri Juniarsih pun memberikan apresiasi kepada Kejari Berau atas inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum dan stabilitas daerah merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“Sinergitas antara Pemkab dan Kejari Berau harus terus dijaga. Hukum bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengawal agar pembangunan berjalan pada jalurnya,” ujarnya.
Bupati juga berpesan agar seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat berkomitmen menjalankan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin seluruh program pemerintah berjalan beretika, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat. Karena itu, pengawasan dari aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pembangunan kita tetap berada di koridor yang benar,” tandas Sri Juniarsih.
Dengan komitmen bersama antara Pemkab Berau, Kejaksaan, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan pembangunan di Bumi Batiwakkal dapat berlangsung lebih tertib, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh praktik tata kelola pemerintahan yang baik di Kalimantan Timur.
Arifin/Adv
