DPRD Berau Soroti Kebutuhan Rumah Layak Huni, Anggaran Rp1,4 Miliar Disiapkan Tahun 2025

TANJUNG REDEB, BorneoPost – Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Berau yang terus meningkat menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menekankan pentingnya penguatan program pengembangan rumah layak huni sebagai upaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Berau hingga Desember 2024 tercatat mencapai 299.005 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 5.000 jiwa setiap enam bulan. Kondisi ini membuat permintaan terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin mendesak.

“Surat-surat kepemilikan harus lengkap sejak awal, dan pengembang harus memastikan kualitas bangunan serta kenyamanan bagi penghuni,” ujar Rudi saat ditemui usai rapat kerja bersama mitra OPD.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengembang rumah bersubsidi, dan masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu diperkuat guna mencegah persoalan hukum atau konflik kepemilikan di kemudian hari.

“Berbagai catatan tersebut harus diperhatikan, karena penduduk Berau semakin meningkat. Tentu rumah layak huni juga menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,472 miliar dalam APBD Murni 2025 untuk program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Program ini diharapkan dapat menyasar masyarakat berpenghasilan rendah serta daerah-daerah dengan kondisi permukiman yang belum memadai.

Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari legislatif. Rudi menambahkan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

“Jangan hanya selesai dibangun, tapi kualitasnya harus bisa menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Program RLH menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam upaya mengatasi backlog perumahan di tengah laju pertumbuhan penduduk yang dinamis di Bumi Batiwakkal.(Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *