BERAU, BorneoPost – Di tengah geliat pembangunan yang terus berjalan, nasib petani di Kabupaten Berau rupanya masih jauh dari kata sejahtera. Kondisi ini menjadi sorotan serius Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, yang menilai kesejahteraan petani saat ini masih berada di level mengkhawatirkan baik dari sisi pendapatan, akses modal, maupun perlindungan terhadap hasil panen.
Menurut Elita, petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah, namun perhatian terhadap mereka masih belum sepadan dengan peran strategis yang dijalankan. Ia menilai, banyak petani di Berau yang masih berjuang menghadapi berbagai persoalan klasik, seperti keterbatasan sarana produksi, fluktuasi harga hasil tani, hingga minimnya dukungan teknologi dan pendampingan.
“Realitanya, petani kita masih jauh dari sejahtera. Padahal, mereka berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemerintah harus lebih serius dalam memberi perhatian, tidak hanya lewat bantuan sesaat, tapi dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah,” tegas Elita, Senin (10/11/2025).
Politisi perempuan itu menuturkan, salah satu tantangan utama yang dihadapi petani adalah ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual hasil panen. Kondisi tersebut kerap membuat petani tidak memperoleh keuntungan yang layak, bahkan merugi di musim-musim tertentu.
“Harga pupuk dan biaya tanam terus meningkat, tapi harga jual gabah atau hasil pertanian tidak sebanding. Akhirnya petani kesulitan menutupi biaya operasional. Ini yang harus segera dicarikan solusi,” ungkapnya.
Elita juga menyoroti lemahnya sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian di Berau. Selama ini, sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak atau perantara, yang membuat posisi tawar mereka rendah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk membentuk mekanisme perdagangan yang lebih adil dan berpihak kepada petani, misalnya melalui koperasi tani atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
“Kalau petani terus dibiarkan berhadapan sendiri dengan pasar, mereka akan selalu jadi pihak yang kalah. Kita butuh sistem yang memberi mereka perlindungan mulai dari pengelolaan hasil, distribusi, hingga pemasaran,” kata Elita.
Lebih lanjut, ia menilai sektor pertanian di Berau seharusnya bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, terutama di wilayah kampung yang memiliki lahan luas dan potensi alam yang besar. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal karena minimnya pendampingan teknis dan kebijakan berbasis riset.
“Berau punya lahan subur dan sumber air yang melimpah. Kalau pemerintah mau serius, sektor pertanian bisa jadi penopang ekonomi baru selain tambang dan pariwisata,” ujarnya.
Elita mendesak agar Pemkab Berau melalui Dinas Pertanian dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pertanian yang telah berjalan. Ia menekankan pentingnya penyusunan roadmap pembangunan pertanian berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani secara menyeluruh.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya dalam bentuk bantuan bibit atau alat pertanian, tapi juga dalam memastikan rantai nilai pertanian berjalan adil. Petani butuh kepastian pasar, harga, dan keberlanjutan usaha mereka,” tandasnya.
Elita berharap, ke depan, kebijakan pembangunan di Berau semakin berpihak pada sektor riil yang melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan. Ia yakin, jika sektor pertanian dikelola secara modern dan berbasis keadilan ekonomi, maka kesejahteraan petani bukan lagi sekadar wacana.
“Kita ingin petani tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang lemah, tapi sebagai kekuatan ekonomi daerah. Karena dari sawah dan ladang merekalah, ketahanan pangan dan masa depan Berau sebenarnya dibangun,” tutupnya dengan tegas.
Arifin/Adv
