BERAU, BorneoPost – Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti masih timpangnya kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok di Kabupaten Berau. Ia menegaskan, pemerataan sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, agar tidak ada lagi kesenjangan fasilitas dan tenaga pendidik antarwilayah.
Menurut Suriansyah, hingga kini masih banyak sekolah di daerah pedalaman yang minim sarana belajar mulai dari ruang kelas yang rusak, meja dan kursi yang terbatas, hingga kekurangan tenaga guru. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghambat peningkatan mutu pendidikan dan mengancam masa depan generasi muda di Bumi Batiwakkal.
“Peningkatan pendidikan jangan hanya di kota. Sekolah-sekolah di kampung juga harus mendapat perhatian yang sama. Kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar harus segera didata dan dianggarkan sesuai kebutuhan wilayah,” tegasnya.
Politisi Partai Hanura itu menilai, kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) perlu dievaluasi jika persoalan mendasar seperti ini terus berlarut tanpa solusi. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah, sehingga tidak boleh ada anak di Berau yang tertinggal hanya karena faktor geografis.
“Kalau persoalan dasar seperti meja, kursi, dan ruang belajar saja belum tertangani, tentu masyarakat bisa mempertanyakan kinerja Disdik,” ujarnya tajam.
Suriansyah juga mengingatkan bahwa kenyamanan belajar siswa sangat bergantung pada kelengkapan fasilitas sekolah. Kondisi ruang kelas yang padat, ventilasi buruk, atau sanitasi tidak layak dapat menurunkan semangat belajar sekaligus berdampak pada kesehatan anak.
“Masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, ruang guru, bahkan WC-nya tidak layak. Ini harus segera ditindaklanjuti begitu laporan diterima,” ungkapnya.
Ia mendesak Disdik Berau melakukan evaluasi dan pendataan rutin agar setiap kebutuhan sekolah bisa diketahui secara akurat. Dengan begitu, penganggaran dan pembangunan fasilitas pendidikan bisa dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Anak-anak di kampung punya hak yang sama dengan anak-anak di kota. Pemerintah tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus terjadi,” pungkasnya.
Dengan langkah cepat dan terukur, DPRD berharap Pemkab Berau mampu memastikan setiap anak di pelosok mendapatkan akses pendidikan yang layak, setara, dan bermartabat.
Arifin/Adv
