DPUPR Berau Perkuat Koordinasi Tangani Kerusakan Jalan, Akses Alternatif Disiagakan

BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani berbagai kerusakan jalan yang terjadi di wilayah Berau. Baik ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat, seluruhnya mendapat perhatian serius.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menegaskan bahwa setiap kejadian kerusakan langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi cepat dengan pihak terkait. Seperti kasus putusnya ruas jalan beberapa waktu lalu, DPUPR segera berkomunikasi dengan Kepala UPTD PUPR Provinsi karena titik kerusakan berada di jalan milik provinsi.
Sementara itu, kerusakan lain berupa jalan mengalami penurunan struktur atau jeblok disebut menjadi tanggung jawab Balai Besar dari pemerintah pusat.
“Wujud intensnya koordinasi kami terlihat dari cepatnya penanganan di lapangan. Pak Junaidi dari balai besar juga saat ini menuju lokasi. Setiap kejadian, kami selalu berkoordinasi dengan UPTD,” ujar Fendra saat ditemui baru-baru ini.
Fendra menambahkan, sejumlah ruas jalan alternatif telah disiapkan untuk mengantisipasi gangguan pada jalur utama. Salah satunya pada jalur Buyung-Buyung yang menjadi lalu lintas penting warga. Ia berharap timbunan sementara yang dikerjakan pemerintah provinsi mampu bertahan, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang kerap memicu kerusakan baru.
Selain penanganan darurat, DPUPR juga tengah mengebut peningkatan dan pembukaan akses jalan antar kampung. Salah satunya di Kecamatan Segah, dengan estimasi anggaran sekitar Rp20 miliar.
“Saya tidak hafal total nilai pastinya, tetapi alokasi anggaran ada sekitar Rp20 miliar. Detailnya bisa ditanyakan ke Pak Junaidi,” jelasnya.
Prioritas pembangunan seperti peningkatan jalan dan drainase juga terus didorong melalui skema anggaran provinsi dan pusat. Menurut Fendra, aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan skala prioritas.
“Usulan yang kita ajukan dalam Musrenbang dan RKPD mencapai puluhan triliun. Tahun ini saja kita ajukan sekitar Rp20 triliun, tetapi realisasinya hanya sekitar Rp2,2 triliun karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Meski begitu, DPUPR menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama pada titik-titik yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.