BERAU, BorneoPost – Tekanan fiskal akibat penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD) membuat Pemkab Berau harus mengubah strategi pembangunan. Penguatan ekonomi kini diarahkan pada sektor yang dinilai memiliki potensi berkelanjutan, mulai dari pariwisata, UMKM, pertanian, perkebunan hingga perikanan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Berau memperingati Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan ke-216 Kota Tanjung Redeb, Senin (14/9/2026).
Sri Juniarsih mengatakan, keterbatasan ruang fiskal mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program. Salah satunya terlihat dari penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK), dari Rp320 miliar pada 2025 menjadi Rp145 miliar pada 2026.
Meski demikian, pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada pelayanan dasar, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“APBD Kabupaten Berau 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp3,42 triliun,” katanya.
Menurutnya, transformasi ekonomi menjadi bagian penting menghadapi kondisi fiskal tersebut. Pemkab Berau terus mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat UMKM, pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Pembangunan kita arahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Capaian investasi juga menjadi salah satu indikator geliat ekonomi daerah. Pada 2025, realisasi investasi Berau mencapai Rp8,76 triliun atau 194,71 persen dari target Rp4,5 triliun. Sementara target investasi 2026 sebesar Rp8 triliun, dengan realisasi sekitar Rp3,6 triliun hingga triwulan I dan II.
Pengembangan komoditas lokal turut didorong. Sepanjang 2023–2025, sebanyak 23 ton biji kakao Berau telah diekspor ke sejumlah negara. Pada 2026, ekspor kembali dilakukan dengan total 11,5 ton kakao ke Prancis dan Swiss.
Di sektor infrastruktur, pembangunan konektivitas tetap dilanjutkan melalui sejumlah proyek, di antaranya Jembatan Bailey Hulu Kelay, Dermaga Teluk Sulaiman, Jembatan Sei Sumbang dan Jembatan Sei Bataan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar mobilitas sekaligus membuka akses ekonomi dan pariwisata.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Berau juga mempertahankan sejumlah program pelayanan masyarakat, seperti bantuan angkutan pelajar dan mahasiswa, pendidikan gratis TK hingga SMP, pembebasan BPHTB bagi masyarakat tidak mampu, pengembangan Trans Berau, fasilitas olahraga, pusat ekonomi desa hingga rencana pembangunan Berau Creative Hub.
Sri Juniarsih juga menyinggung ancaman karhutla selama kemarau panjang. Jumlah hotspot di Berau sempat mencapai 779 titik pada 29 Agustus 2026. Namun, berdasarkan data BMKG Kaltim per 9 September, jumlah tersebut turun menjadi 50 titik.
Meski menurun, kewaspadaan tetap diminta. Penanganan karhutla, kata Sri Juniarsih, membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan seluruh unsur terkait.
Memasuki usia ke-73, ia menegaskan pembangunan Berau tetap diarahkan pada visi Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera. “Pembangunan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan seluruh unsur agar Berau terus tumbuh dan mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.
Arifin/Adv
