BERAU, BorneoPost – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap konsisten menjalankan program-program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat, meski dihadapkan pada potensi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, ancaman pengurangan dana transfer akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah harus lebih selektif dan fokus pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat. Jangan sampai janji politik dan program 8 Plus yang dicanangkan Bupati justru sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” ujar Dedy.
Dedy menilai, pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis selama ini sudah menunjukkan arah positif. Sejumlah program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desamulai menampakkan hasil nyata di berbagai wilayah.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Berau yang tetap berkomitmen memenuhi amanat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu pula dengan sektor kesehatan yang terus mendapat perhatian melalui penguatan layanan dasar, serta pembangunan jalan hingga ke kampung-kampung yang mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Fokus kita harus tetap pada program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan hanya sekadar formalitas kegiatan. Walaupun dana berkurang, semangat membangun tidak boleh ikut terpangkas,” tegasnya.
Politisi muda itu menekankan, tantangan fiskal justru seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru di luar dana transfer pusat, seperti optimalisasi potensi PAD melalui sektor pariwisata, investasi daerah, dan kemitraan publik-swasta.
Selain itu, Dedy juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik dan bukan sekadar serapan administratif.
“Kita perlu memastikan setiap program pembangunan punya output yang jelas, bukan sekadar angka penyerapan. Transparansi dan efektivitas harus menjadi ukuran utama,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jadi, konsistensi dalam bekerja dan keberpihakan kepada masyarakat harus tetap menjadi roh pemerintahan, apapun kondisi fiskalnya,” pungkas Dedy.
Arifin/Adv
