TANJUNG REDEB, BORNEOPOST – Di kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas solusi alternatif penyebrangan selama proses renovasi Jembatan Gantung Sambaliung, anggota komisi III DPRD Berau,M.Ichsan Rapi, sempat menyarankan beberapa poin yang memang bisa menjadi solusi alternatif penyebrangan selama proses renovasi jembatan gantung sambaliung salah satunya penambahan dermaga sebanyak-banyaknya beserta armada nya.
Di kesempatan berbicara di RDP yang di gelar oleh pihak DPRD tersebut M.Ichsan Rapi mengatakan,Dirinya mengatakan,Pada kesempatan ini ia ingin menguraikan 3 bagian permasalahan yang menjadi polemik kita saat ini, yang pertama kenapa kita tidak membangun jembatan Kelay 3 padahal dari BANGGAR DPRD sendiri sudah menyuarakan aspirasi tersebut disetiap hearing bersama pemerintah daerah
“Bahkan sampai rapat terakhir bersama forkopimda pun masih kita suarakan terkait rencana tersebut,”ucapnya.
Dirinya mengaku sengaja mengingatkan kembali pada insan pers yang hadir pada kesempatan tersebut agar semua tahu bahwa pihak DPRD sendiri telah pernah menyuarakan terkait solusi untuk pemerintah daerah terkait penutupan jembatan sambaliung seperti yang terjadi saat ini.
Lalu berikutnya, terkait penutupan jembatan gantung sambaliung tersebut harus nya pihak provinsi bisa hadir di hadapan semuanya dan menjelaskan mekanisme dari renovasi jembatan sambaliung tersebut.
“Artinya, saya ingin ada schedule atau jadwal dari pelaksanaan agar nantinya kita jangan sampai sibuk mencari solusi sedangkan pengerjaan nya jadi molor. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari media sendiri pengerjaannya selama empat bulan,”ujarnya.
Padahal,terkait pengerjaan dari renovasi jembatan gantung sambaliung tersebut bisa dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat yakni 1,5 bulan sampai 2 bulan saja, untuk itu dirinya mempertanyakan dimana keberadaan PPK atau pihak kontraktor tersebut saat ini supaya bisa membahas waktu atau jadwal pengerjaan dari renovasi jembatan gantung sambaliung. Dan penguraian terakhir dari daeng Iccang ialah perlu nya kebijakan dari pemerintah daerah terkait bagi anak-anak pelajar yang tempat tinggal dan tempat bersekolah nya bersebrangan setidaknya harusnya pihak terkait menyediakan akses penyebrangan Jang hanya 2 titik saja.
“Bila perlu buatkan lagi beberapa titik yang bisa digunakan sebagai alternatif penyebrang , bisa juga sistem pembelajaran untuk anak sekolah kembali seperti dulu lagi,artinya menggunakan metode daring,”katanya.
Dikatakannya, harusnya bila memang kondisinya urgen seperti ini pihak pemerintah daerah bisa mengalihkan arus lintas untuk daerah pesisir agar dapat menggunakan jalur pihakswasta seperti dengan melewati kampung suaran.
“kan untuk saat ini kampung suaran sekarang bisa akses tembus langsung ke kampung tumbot Dayak,”bebernya.
Menurutnya apa yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait alternatif penyebrangan masih kurang maksimal, seharus nya pihak pemerintah menyediakan atau menambahkan dermaga serta armada yang bisa di gunakan untuk menyebrang. Dikantor bupati pun kan ada dermaga juga, itu sebenarnya bisa di manfaatkan juga agar bisa menambah armada penyebrangan, sehingga resiko masyarakat untuk antri dalam melalui armada penyebrangan tersebut bisa lebih sedikit kecil dari pada saat ini.
“Sediakan dermaga banyak-banyak beserta armada penyebrangan nya , pasti akan mengurangi antrian dari masyarakat juga,” ungkapnya.
“seharusnya dari dulu dalam menentukan solusi atau pun kebijakan harusnya melibatkan seluruh stakeholder holder yang terkait, bukan nya hanya beberapa stakeholder saja yang di ikut sertakan dalam pencarian solusi,”Pungkasnya(PiN/ADV)
