BERAU, BorneoPost – Rencana penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) menuai penolakan dari mahasiswa. Aksi unjuk rasa pun digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Senin (19/5/2025), sebagai bentuk keresahan atas kebijakan yang dinilai belum memiliki kejelasan.
Dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Berau, pihak STIPER mengakui belum menerima surat keputusan (SK) resmi terkait rencana penggabungan tersebut. Hal itu memicu ketidakpuasan mahasiswa yang merasa belum mendapatkan penjelasan yang transparan dari pihak kampus.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin penggabungan dilakukan secara terburu-buru. Ia menyarankan agar kampus melakukan kajian akademik secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
“Pertemuan ini menindaklanjuti permintaan mahasiswa untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak kampus, namun belum ada kejelasan. Kami di DPRD tentu akan mendukung kebijakan kampus, tapi kami menyarankan agar tidak gegabah mengambil langkah merger,” tegas Subroto.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan waktu enam bulan kepada tim pengkaji untuk menuntaskan kajian mengenai kelayakan penggabungan STIPER dengan UMB. DPRD berharap keputusan yang diambil ke depan benar-benar berpihak pada kemajuan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Berau.
Selain itu, pengelolaan internal STIPER yang menjadi kewenangan Yayasan Kharisma Mandiri diminta agar diselesaikan secara transparan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan kampus, termasuk dosen dan pengurus yayasan.
“Pemda dan DPRD siap membantu memfasilitasi dan memediasi agar permasalahan ini mendapatkan solusi terbaik,” sambung Subroto.
Sementara itu, Wakil Ketua I Bidang Akademik STIPER, La Ode Ilyas, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti hasil kajian tim yang telah dibentuk. Ia menegaskan, keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi akademik.
“Kalau hasil tim pengkaji menyatakan perlu penggabungan, maka kami akan ikuti. Namun jika masih bisa diselamatkan sebagai entitas tersendiri, tentu itu juga akan kami pertimbangkan,” ungkapnya.
Mahasiswa berharap keputusan yang diambil nantinya tetap mempertimbangkan aspirasi mereka dan tidak merugikan keberlangsungan pendidikan di STIPER. Mereka juga meminta DPRD terus mengawal proses ini agar berjalan secara adil dan terbuka.(Adv).
