TANJUNG REDEB, Borneo Post – Maraknya aktifitas Illegal Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal belakangan ini, semakin menjadi-jadi di Kabupaten Berau.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Dahniar Rahmawati menegaskan hal tersebut bukanlah tanggung jawab pihak Pemerinta Kabupaten (Pemkab) Berau lagi melainkan tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Inikan masalahnya kewenangan bukan dari kami (Pemkab_red) dan sudah dipegang oleh Pemprov Kaltim,” katanya, Selasa (18/7/2023).
Selain itu, ungkap dia, penanganan oenangkapan ikan secara ilegal ditangani langsung oleh pihak aparat kepolisian. Namun, pihaknya akan terus melakukan koordinasi serta bekerjasama dalam membantu memberantas illegal fishing.
“Yang sudah terjadi kemarin itu lapornya ke aparat dan sudah diproses,” ungkapnya.
Ia mengaku, untuk menekan angka nelayan yang mencari ikan secara ilegal, pihaknya akan terus menggalakan sosialisasi dan pendampingan khusus kepada masyarakat Bumi Batiwakkal, terkhusus di daerah pesisir.
“Dari dulu kita sudah melakukan pembinaan kepada nelayan hingga saat ini. Juga para masyarakat diberikan bantuan berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan,” tegasnya.
Ia berharap, program yang dilakukan dapat meminimalisir dampak illegal fishing juga menjaga kelestarian alam dan ekosistem laut kedepannya.
Selain itu, pihaknya akan melakukan inspeksi dadakan dilapangan bersama aparat kepolisian di wilayah yang disinyalir kerap dijadikan tempat illegal fishing.
“Harapan kita keindahan alam bisa diwariskan ke masa depan. Juga kita akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini,” tutupnya.(PiN/ADV)
