BERAU, BorneoPost – Polemik belum dibayarkannya gaji guru honorer non-database di Kabupaten Berau masih belum menemukan titik terang. Meski anggaran telah disiapkan oleh pemerintah daerah, persoalan administrasi dan regulasi membuat ribuan tenaga pendidik itu belum bisa menerima hak mereka selama beberapa bulan terakhir.
Situasi ini menjadi sorotan publik setelah Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang mengatur mekanisme pembayaran gaji guru non-database ditolak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penolakan tersebut praktis membuat Pemkab Berau belum memiliki dasar hukum yang sah untuk menyalurkan gaji para guru tersebut.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengakui bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan intensif untuk mencari formula yang paling tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Masih kami rapatkan. Pemerintah sedang berupaya mencari jalan keluar agar gaji para guru bisa segera dibayarkan tanpa melanggar aturan,” ujar Sri saat dikonfirmasi.
Sri menjelaskan, pihaknya tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa yang justru dapat berimplikasi hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, Pemkab Berau bersama tim hukum dan perangkat teknis lainnya sedang mempelajari berbagai opsi yang memungkinkan agar pembayaran dapat dilakukan dengan dasar regulasi yang kuat.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa keterlambatan ini berdampak pada dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal. Beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dilaporkan mengalami kekurangan tenaga pengajar karena sejumlah guru honorer memilih tidak lagi mengajar akibat belum menerima gaji berbulan-bulan.
“Ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai proses belajar-mengajar di sekolah terganggu. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan administratif ini,” tegasnya.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Berau itu pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh guru honorer non-database. Ia memahami kesulitan ekonomi yang mereka hadapi akibat belum cairnya honor, namun berharap para guru tetap bersabar dan tidak mengendurkan semangat dalam mendidik anak-anak.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Kami tidak tinggal diam, dan saya pastikan pemerintah sedang berupaya keras agar masalah ini segera tuntas. Sabar ya, kami akan selesaikan,” ujarnya.
Sri menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperjuangkan hak para guru. Ia berharap, setelah formula kebijakan baru disepakati, pembayaran gaji bisa segera direalisasikan tanpa hambatan lagi.
“Kami ingin semuanya selesai dengan baik, dengan cara yang benar, agar tidak ada lagi guru yang dirugikan dan tidak ada regulasi yang dilanggar,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah guru honorer non-database yang ditemui terpisah mengaku hanya berharap pemerintah segera menepati janji. Mereka mengaku sudah beberapa bulan tidak menerima gaji, namun tetap berusaha hadir di sekolah demi keberlangsungan proses belajar-mengajar.
“Kalau bukan karena anak-anak, mungkin kami sudah berhenti. Tapi kami masih berusaha sabar karena yakin pemerintah pasti menyelesaikan ini,” ujar salah satu guru SD di Tanjung Redeb.
Meski belum ada kepastian waktu penyelesaian, publik berharap langkah konkret pemerintah segera terlihat. Sebab, di tengah keterbatasan tenaga pendidik, keberadaan guru honorer non-database masih menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.
Arifin/Adv
