BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat tata kelola pemerintahan kampung melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa. Upaya tersebut diwujudkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Berau, yang digelar di Ruang Rapat Sangalaki, Setkab Berau, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Staf Ahli Bupati Berau Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Warji, yang mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Dalam sambutannya, Warji menegaskan bahwa pembentukan PPDI merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran dan solidaritas antarperangkat desa. Ia menyebut, organisasi ini akan menjadi wadah penting bagi para perangkat kampung untuk berkoordinasi, bertukar gagasan, dan meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah. Karena itu, mereka harus profesional, terbuka, dan bekerja dengan hati. Apapun organisasinya, seluruh elemen di desa harus bersatu demi kemajuan bersama,” tegas Warji.
Ia menambahkan, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui PPDI, diharapkan para perangkat desa dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal sinkronisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung.
“PPDI bukan sekadar wadah formal, tetapi ruang kolaborasi yang akan memperkuat kapasitas aparatur desa agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Warji juga memaparkan perkembangan status pembangunan kampung di Kabupaten Berau. Dari total 100 kampung, saat ini 22 kampung berstatus mandiri, 48 kampung berstatus maju, dan 30 kampung masih berkembang. Angka ini, kata dia, menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pembangunan berbasis kampung yang terus digenjot oleh Pemkab Berau.
“Kita ingin seluruh kampung di Berau bisa bertransformasi menjadi kampung mandiri. Itu tidak bisa dicapai tanpa peran aktif perangkat desa yang memiliki semangat, integritas, dan kompetensi,” jelasnya.
Selain memperkuat profesionalisme, PPDI juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan kampung. Melalui organisasi ini, berbagai aspirasi dan persoalan di tingkat desa dapat tersampaikan dengan lebih efektif, sekaligus mempercepat proses penyelesaian masalah di lapangan.
“Pemerintah daerah akan selalu mendukung dan membuka ruang komunikasi dengan PPDI. Kita ingin membangun hubungan yang sinergis, bukan sekadar struktural, tetapi juga emosional karena desa adalah fondasi utama pembangunan daerah,” ujar Warji.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak akan terwujud tanpa peran aktif aparat kampung yang berdedikasi. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar setiap perangkat desa terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pembelajaran berkelanjutan.
“Zaman sudah berubah. Perangkat desa harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika sosial. Kalau kita ingin kampung maju, maka SDM-nya juga harus unggul,” pungkasnya.
Arifin/Adv
