BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan langkah langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengatasi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, Pemkab Berau akan mendatangi BPH Migas di Jakarta dalam waktu dekat untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bagi Berau, setelah rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau selesai.
“Kami akan memohon kepada BPH Migas agar kuota BBM Berau bisa ditambah,” kata Sri Juniarsih, Kamis (10/9/2026).
Namun, menurutnya, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan besaran kuota. Distribusi yang tidak merata dan dugaan penyimpangan juga harus dibenahi agar tambahan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Sebanyak apa pun kuota diberikan, kalau pembagiannya tidak merata dan masih ada yang curang, persoalan antrean tetap terjadi,” tegasnya.
Sri Juniarsih juga menyoroti dugaan aktivitas pengetap dan penjualan BBM secara ilegal yang dinilai dapat mengganggu distribusi. Pembenahan rantai penyaluran menjadi salah satu hal yang akan dikoordinasikan dengan BPH Migas.
Di sisi lain, akses terhadap SPBU juga dinilai belum merata. Saat ini terdapat delapan SPBU yang berada di empat kecamatan di sekitar pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, sementara sejumlah wilayah lain masih memiliki akses terbatas.
“Jangan sampai masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kota,” ujarnya.
Pemkab Berau pun membuka opsi penambahan SPBU, khususnya di wilayah seperti Segah, Kelay dan kawasan pesisir. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mendorong pembangunan fasilitas baru.
Sri Juniarsih menegaskan, penambahan kuota dan pemerataan fasilitas pengisian harus berjalan beriringan. Pemerintah ingin memastikan pasokan BBM tidak hanya bertambah, tetapi juga tersalurkan secara merata.
“Kami ingin pembagian BBM merata di seluruh masyarakat Berau sehingga antrean panjang tidak terus terjadi,” pungkasnya.
Arifin/adv
