BERAU, BorneoPost – Sejumlah petani kelapa sawit di Kabupaten Berau mulai menghadapi persoalan serius. Kebun sawit yang seharusnya masih berada pada masa produktif justru mengalami penurunan hasil panen akibat penggunaan bibit yang dinilai tidak berkualitas sejak awal penanaman.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, M. Yusuf Sam mengatakan, kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh kecamatan di Berau. Banyak kelompok tani datang berkonsultasi ke Apkasindo karena produksi kebun mereka jauh dari harapan.
“Kebun sawit di Berau rata-rata masih tergolong muda, usianya sekitar 8 sampai 10 tahun. Seharusnya masih sangat produktif. Tapi kenyataannya banyak petani justru mengalami penurunan hasil karena kesalahan memilih bibit sejak awal,” ujarnya. Kamis (14/5/2026).
Menurut Yusuf, persoalan itu diduga bermula saat banyak petani tergiur harga bibit murah ketika pembangunan kebun dilakukan beberapa tahun lalu. Akibatnya, tanaman sawit yang tumbuh tidak memiliki kualitas produksi optimal dan berdampak langsung terhadap pendapatan petani.
Ia menyebut, hingga kini petani terus bergantian menyampaikan keluhan kepada Apkasindo Berau dengan harapan bisa mendapatkan solusi melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Petani berharap bisa masuk program PSR karena kondisi kebun mereka sudah tidak menguntungkan,” katanya.
Namun di sisi lain, petani juga menghadapi dilema besar. Peremajaan kebun dinilai menjadi solusi jangka panjang, tetapi proses tersebut membuat petani kehilangan sumber penghasilan sementara waktu selama tanaman belum menghasilkan.
“Kalau diremajakan, petani kehilangan mata pencaharian selama masa tanam ulang. Tapi kalau tidak diremajakan, ekonomi mereka juga akan terus tertekan dalam jangka panjang. Ini yang membuat petani bimbang, apalagi jika harus menggunakan biaya mandiri,” jelasnya.
Apkasindo Berau sendiri mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Berau terkait kondisi tersebut. Selain itu, pihaknya juga berencana berkonsultasi dengan pengurus pusat serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar petani bisa mendapatkan akses program PSR.
“Kami akan konsultasi dengan pimpinan pusat dan berkoordinasi dengan BPDP agar persoalan ini bisa mendapatkan perhatian,” pungkasnya.
