BERAU, BorneoPost – Bangunan rumah sakit baru di Kabupaten Berau yang telah berdiri megah namun belum difungsikan menuai sorotan dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Thamrin, menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila tidak segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Thamrin, secara fisik bangunan rumah sakit baru sudah tampak layak untuk dioperasikan. Bahkan dari tampilan luar, bangunan tersebut terlihat representatif dan modern. Namun, hingga kini belum ditempati secara optimal.
“Bangunannya sudah berdiri megah. Seharusnya cepat ditempati. Kalau hanya dibangun, terlihat mewah dari luar, tapi tidak difungsikan, lalu untuk apa?” tegas H. Thamrin.
Ia menegaskan, DPRD tidak mempermasalahkan apabila rumah sakit baru segera dioperasikan. Namun, pemanfaatannya harus disertai regulasi dan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih layanan dengan rumah sakit lama.
“Kalau mau ditempati tidak ada masalah, tapi harus ada aturan dan pengaturannya. Jangan sampai bertabrakan dengan rumah sakit yang lama,” ujarnya.
Dari sisi kesiapan fasilitas, Thamrin juga menyoroti kelengkapan sarana dan prasarana, terutama alat kesehatan (alkes). Ia menyebutkan, berdasarkan hasil inspeksi DPRD sebelumnya, sebagian peralatan memang sudah tersedia, namun belum seluruhnya.
“Kalau sudah mau dioperasikan, alkesnya tentu harus lengkap. Kami juga pernah sidak dan memang sebagian alat sudah ada,” katanya.
Terkait layanan medis, H. Thamrin mendorong agar rumah sakit baru difokuskan membuka poli-poli yang belum tersedia di rumah sakit lama. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk memperluas jangkauan layanan tanpa terjadi duplikasi.
“Poli yang dibuka sebaiknya yang tidak ada di rumah sakit lama. Informasi yang kami dengar memang hanya beberapa poli saja yang akan dibuka di rumah sakit baru ini,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan klasik di rumah sakit lama, yakni keterbatasan ruang rawat inap. Kondisi ini kerap membuat pasien tidak mendapatkan kamar karena kapasitas yang terbatas.
“Di rumah sakit lama itu sering penuh. Pasien yang mau rawat inap kadang tidak kebagian kamar. Kalau rumah sakit baru dibuka, pasien bisa dibagi ke sana,” tambahnya.
Mengenai manajemen, Thamrin menilai perlu adanya kejelasan apakah rumah sakit baru akan berada di bawah satu manajemen dengan rumah sakit lama atau dikelola secara terpisah. Informasi terkait adanya pelaksana tugas (Plt) direktur disebut mengindikasikan kemungkinan manajemen tersendiri.
“Kalau memang ada Plt direktur sendiri, berarti manajemennya berbeda. Tapi kalau satu manajemen, tentu tetap di bawah direktur rumah sakit yang lama,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengoperasian rumah sakit baru jauh lebih baik dibandingkan membiarkannya kosong tanpa aktivitas. Selain menghindari kesan pemborosan anggaran, pemanfaatan gedung juga memastikan bangunan terawat dan memiliki petugas pendukung.
“Kalau sudah difungsikan, pasti ada yang menjaga, ada cleaning service, ada perawatan. Daripada sudah dibangun tapi tidak difungsikan, itu percuma,” pungkas H. Thamrin.
