BERAU, BorneoPost – Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera mempercepat penyerapan anggaran daerah. Pasalnya, hingga November 2025, progres realisasi belanja masih dinilai jauh dari harapan.
Subroto mengungkapkan bahwa rata-rata serapan anggaran Pemkab Berau saat ini masih berada di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) apabila tidak segera diantisipasi melalui percepatan pelaksanaan kegiatan.
“Kalau realisasinya masih di bawah 70 persen, itu tentu mengkhawatirkan. Risiko menjadi SiLPA sangat besar, dan ini harus dikejar,” tegasnya.
Ia menekankan, rendahnya serapan anggaran berbanding lurus dengan lambatnya pembangunan di lapangan. Padahal, masyarakat menunggu hasil nyata dari program-program pemerintah, bukan sekadar perencanaan yang tertunda.
“Ketika serapan rendah, artinya pembangunan belum berjalan maksimal. Sementara masyarakat menunggu bukti nyata, bukan rencana yang kasat mata tapi tak kunjung terealisasi,” ujarnya.
Menurut Subroto, sisa waktu jelang akhir tahun sangat terbatas. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih solid antarperangkat daerah, termasuk pengaturan ulang jadwal dan prioritas pekerjaan agar target serapan dapat tercapai sebelum tahun anggaran berakhir.
“Waktu pelaksanaan proyek akhir tahun ini sangat sempit. Pola koordinasi dan pembagian timeline harus diatur dengan baik supaya kegiatan benar-benar bisa selesai,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menunda pekerjaan ke tahun berikutnya justru akan menimbulkan persoalan baru. Selain target pembangunan yang tertunda, tantangan efisiensi anggaran di tahun depan akan membuat ruang fiskal semakin terbatas.
“Kalau dikerjakan tahun depan, bebannya lebih berat. Apalagi dengan kebijakan efisiensi yang membuat banyak anggaran harus dipangkas,” tambahnya.
Subroto berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah nyata percepatan, mulai dari pengetatan pengawasan, evaluasi rutin, hingga penyederhanaan proses administrasi. Langkah tersebut dinilai krusial agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan ini penting. Pembangunan tidak boleh tersendat, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Arifin/Adv
