Status KLA Berau Naik ke Madya, DPRD Ingatkan Tantangan Menuju Nindya Lebih Berat

BERAU, BorneoPost – Pemerintah Kabupaten Berau mencatat capaian positif dalam pemenuhan hak-hak anak setelah status Kabupaten Layak Anak (KLA) meningkat dari Pratama menjadi Madya. Peningkatan predikat ini mendapat apresiasi dari legislatif, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan ke depan justru semakin besar.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai kenaikan status tersebut menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan sistem perlindungan anak di Berau. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai, terutama jika ingin mendorong Berau naik ke level KLA Nindya.

“Harus ada penguatan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak-anak. Jangan hanya mengejar penilaian, tetapi membangun perlindungan yang substantif dan berdampak langsung,” tegas Elita.

Menurutnya, isu perlindungan anak tidak bisa dipersempit hanya pada upaya pencegahan kekerasan. Pemerintah daerah juga harus memastikan tumbuh kembang fisik dan mental anak terlindungi secara menyeluruh, termasuk melalui lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi anak.

Komisi I DPRD Berau, lanjutnya, memandang perlu adanya peningkatan anggaran yang berpihak pada program pembinaan dan perlindungan anak. Fokus tersebut mencakup edukasi keluarga, penguatan lingkungan ramah anak, hingga peningkatan layanan psikologis yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen tidak cukup hanya di level regulasi. Alokasi anggaran, penguatan sumber daya manusia, dan konsistensi pelaksanaan program harus betul-betul diperkuat. Apalagi setelah status meningkat, ekspektasi masyarakat juga pasti lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan dukungan legislatif, Elita berharap percepatan peningkatan status Kabupaten Layak Anak dapat tercapai seiring dengan terbangunnya sistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan, keberhasilan ini hanya bisa diraih jika semua pihak terlibat aktif.

“Anak-anak adalah masa depan Berau. Melindungi mereka berarti menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” pungkasnya.

Arifin/Adv

Exit mobile version