TANJUNG REDEB, Borneopost.com – Anggota DPRD Berau, Suriadi Marzuki, menyoroti aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang masih sering terjadi di wilayah perairan Berau. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bidukbiduk, pekan lalu (28/2/2023).
Dikatakannya, illegal fishing merupakan salah satu permasalahan yang disampaikan masyarakat setempat. “Saya sempat ngobrol dengan warga tentang illegal fishing. Di sini (Bidukbiduk) ada sebuah komunitas pemerhati lingkungan, disampaikan kepada kami terjadi illegal fishing di perairan Bidukbiduk,” jelasnya.
Suriadi menegaskan, aktivitas illegal fishing harus dihentikan karena dampaknya bisa merusak ekosistem yang ada di perairan Berau khususnya wilayah pesisir selatan.
“Salah satu potensi unggulan di pesisir ini perikanan. Kalau laut kita tidak terjaga dengan baik, tentu akan jadi persoalan. Karena illegal fishing akan berdampak pada populasi ikan,” kata politikus PDIP ini.
Dia meminta instansi terkait dan petugas memperhatikan persoalan ini. Karena apabila aktivitas illegal fishing terus terjadi, akan mengancam kelestarian habitat laut. “Perketat pengawasannya. Perlu ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan illegal fishing,” tegasnya.
“Khusus untuk nelayan hindari penangkapan ikan secara ilegal. Karena kita tidak bisa dibanggakan kalau menangkap ikan dengan cara tidak ramah lingkungan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Dahniar Ratnawati, mengakui hingga saat ini masih ada illegal fishing. “Illegal fishing dari dulu memang kalau dibilang zero itu tidak ada,” katanya.
Namun terkait persoalan ini, pihaknya tidak melakukan pembiaran. Pihaknya sudah berupaya melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Ada pengawas perikanan. Pengawasan melibatkan masyarakat juga, dimana sudah dibentuk kelompok pengawas masyarakat terhadap kegiatan illegal fishing. Ada peran aparat,” tegasnya. (nto/ADV)
