Tanjung Redeb, BorneoPost – Pemkab Berau melalui Kepala Dinas PUPR Berau, Taupan Majid beberapa waktu lalu sempat mengatakan di tahun 2023 ini akan melanjutkan pembangunan gedung Dinas Pariwisata yang berada di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Hj. Syarifatul Sya’diah menuturkan, terkait dengan gedung Dinas Pariwisata itu ia pertama kali menyuarakan di Badan Anggaran (Banggar) agar pembangunan gedung pariwisata itu dilanjutkan oleh Pemkab Berau.
“Karena apa, pariwisata ini sangat penting, sementara dinas Pariwisata juga mengadukannya kepada kami dimana lahan mereka yang ada saat ini sudah tidak memadai, parkirannya juga sempit,” ucap Syarifatul, Kamis (19/01/2023).
Diungkapkan Syarifatul bahwa Dinas Pariwisata mempunyai lokasi baru yang dulu dibangunkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Memang, kalau pemerintah provinsi membangunkan OPD Pemkab Berau itu menyalahi aturan sebenarnya. Akhirnya terwujud karena kita dibantu tapi di berikutnya ini tidak bisa di anggarkan lagi. Ya mau tidak mau kita sendirilah yang meneruskan,” ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.
“Dengan mangkraknya gedung itu bertahun tahun, maka saya meminta untuk dianggarkan. Ya walaupun itu belum maksimal, tapi yang penting bisa difungsikan. Karena malu juga kita sementara kita ada membantu kantor-kantor, malah gedung itu diabaikan. Itu juga menjadi tabungan bagi BPK kenapa juga tidak dilanjutkan. Jadi harus kita fokuskan di situ, karena siapa lagi yang melanjutkan kalau bukan kita. Masa kita abaikan, sedangkan kita bisa membantu vertikal,” sambungnya.
Lanjutnya, untuk tahap awal dianggarkan Rp 5,5 miliar. Hal itu diakuinya tentu saja tidak cukup. Namun kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan akan melakukan pembangunan secara bertahap.
“Kami ucapkan terima kasih karena mereka sudah memperhatikan walaupun kami tahu itu tugas mereka. Hanya saja di PUPR itu sudah mengusulkan, dan kadang juga keperluannya banyak ditambah lagi kemarin kan adanya refocusing jadi anggaran minim. Ini dengan anggaran yang luar biasa dalam sejarah di Rp 3,5 triliun,” tutupnya. (Tim/adv).
