BERAU, BorneoPost – Isu mangkraknya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Berau ditepis tegas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau. Pemerintah daerah memastikan proyek strategis tersebut tidak berhenti, melainkan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Tahun 2026 ini, Pemkab Berau kembali mengucurkan anggaran Rp6 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung MPP yang berlokasi di Jalan Raja Alam II, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Namun, anggaran tersebut belum menyasar penyempurnaan interior, melainkan difokuskan pada pengamanan fisik bangunan utama.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P3BJK DPUPR Berau, Diah Kurniawati, mengatakan pekerjaan tahun ini diarahkan untuk menutup seluruh dinding gedung tiga lantai agar bangunan tidak dibiarkan terbuka dan rawan disalahgunakan.
“Anggaran Rp6 miliar ini bukan untuk interior. Fokusnya pengamanan bangunan, supaya tidak terbengkalai dan tidak disalahgunakan,” kata Diah. Senin (9/2/2026).
Menurutnya, penyelesaian interior justru dinilai belum tepat dilakukan saat ini karena gedung belum akan langsung difungsikan. Pengerjaan terlalu dini dikhawatirkan berdampak pada kualitas bangunan dalam jangka panjang.
“Kalau interior dipasang tapi gedung kosong, kelembapan bisa merusak plafon dan finishing. Itu justru pemborosan. Jadi kami amankan dulu struktur dan penutup bangunannya,” jelasnya.
Selain penutupan dinding dari lantai satu hingga lantai tiga, DPUPR juga merencanakan pengerjaan akses jalan menuju kawasan MPP serta penataan area parkir. Seluruh pekerjaan tersebut tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
MPP Berau sendiri dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare dan dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan perizinan dan administrasi berbagai instansi dalam satu atap. Kehadiran MPP diharapkan memangkas birokrasi berbelit dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Secara total, pembangunan MPP diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp25 miliar hingga benar-benar siap beroperasi. Pada tahap awal tahun 2025, Pemkab Berau telah mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk menyelesaikan struktur utama gedung tiga lantai, termasuk pekerjaan atap yang rampung di akhir tahun.
Meski demikian, hingga kini belum ada target waktu pasti kapan MPP Berau akan difungsikan. DPUPR masih memetakan paket pekerjaan lanjutan yang dianggap paling prioritas dan realistis untuk dikerjakan sebelum masuk tahapan lelang.
Ke depan, gedung MPP direncanakan menampung sekitar 30 tenant dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal. Jumlah tersebut masih bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan kesiapan fisik gedung saat dioperasikan.
“Kami menyusun tahapan pekerjaan yang paling memungkinkan untuk dikerjakan tahun ini. Setelah itu baru dilelang,” pungkas Diah.
