BERAU, BorneoPost – Persoalan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan kembali menyeruak di Kabupaten Berau. Kali ini, kritik bukan hanya soal nominal yang tidak sesuai, tetapi juga tentang ketimpangan kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi para nakes—terutama CPNS formasi 2024—yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, ketidaktepatan pembayaran TPP ini dianggap sebagai ironi. Tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat justru harus berhadapan dengan persoalan hak yang tertunda dan tidak sesuai aturan.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, angkat suara menanggapi situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan wajib memastikan seluruh hak tenaga kesehatan dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.
“Masalah ini bukan soal administrasi semata. Ini menyangkut penghargaan terhadap keringat dan dedikasi para tenaga kesehatan. Keringat orang harus dihargai,” tegasnya.
Ratna memastikan Komisi III akan mengawal penyelesaian persoalan ini hingga tuntas, dengan menekankan pentingnya transparansi serta ketepatan waktu. Ia menambahkan, penguatan kesejahteraan nakes merupakan investasi besar bagi kualitas layanan kesehatan di Berau.
“Mereka bekerja untuk masyarakat. Sudah sewajarnya hak mereka tidak dihambat dan harus dipenuhi tanpa pengecualian,” tandasnya.
Arifin/Adv
