BERAU, BorneoPost – Menjelang akhir tahun anggaran, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya aparatur kampung memaksimalkan penyerapan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara efektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Instruksi ini disampaikan Gamalis dalam arahannya kepada seluruh kepala kampung dan perangkatnya, menyusul masih adanya sejumlah kampung yang realisasi penyerapan anggarannya belum optimal hingga memasuki triwulan ketiga tahun berjalan.
“Setiap dana yang keluar harus dikelola secara efektif dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada penyimpangan yang berujung pada temuan penegak hukum,” tegas Gamalis.
Ia mengingatkan bahwa kejar target penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas hasil pekerjaan. Dana desa, kata dia, harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan hanya cepat, tapi harus berkualitas. Program yang dibiayai ADK harus berdampak dan bisa dirasakan langsung oleh warga kampung,” ujarnya.
Gamalis juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan dinas teknis agar pengelolaan dana berjalan lancar dan sesuai aturan. Selain itu, ia meminta setiap kepala kampung membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme transparansi dan pengawasan masyarakat.
“Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan ini penting agar tidak muncul kecurigaan atau kesalahpahaman dalam penggunaan dana publik,” imbuhnya.
Wabup menambahkan, Pemkab Berau akan terus memperkuat pendampingan dan pembinaan agar aparatur kampung semakin cakap dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan.
Ia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan dinas teknis terkait guna mempercepat proses pencairan anggaran, sehingga tidak ada keterlambatan yang menghambat program di tingkat kampung.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Kita ingin ADK terserap dengan baik, tepat sasaran, dan tetap patuh pada aturan yang berlaku,” tandasnya.
Dengan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, Gamalis berharap ADK dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pembangunan kampung, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
Arifin/Adv
