BERAU, BorneoPost — Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau kembali menjadi perbincangan hangat. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memastikan bahwa proses pemekaran masih berjalan dan meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan hasilnya.
Subroto menegaskan bahwa gagasan pemekaran bukan muncul secara tiba-tiba. DPRD Berau bahkan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji kelayakan wilayah tersebut sebagai kabupaten baru. Namun, langkah tersebut tertahan akibat moratorium pemerintah pusat yang menghentikan sementara pembentukan DOB di seluruh Indonesia.
“Kami sudah membentuk Pansus dan proses kajian berjalan. Tapi karena masih ada moratorium, pemekaran belum bisa diwujudkan sekarang,” jelasnya.
Meski demikian, Subroto menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendorong proses pemekaran agar tidak terhenti. Ia menilai wilayah pesisir selatan memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan yang dapat memberikan kontribusi ekonomi signifikan, termasuk untuk kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika pemekaran terwujud, kontribusi pesisir selatan untuk IKN, khususnya sektor perikanan, bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, ia menekankan bahwa pemekaran akan mempermudah akses pelayanan publik bagi warga. Selama ini, masyarakat pesisir harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Tanjung Redeb untuk keperluan administrasi dan layanan pemerintahan.
“Pemekaran akan memangkas jarak layanan. Warga tidak perlu jauh-jauh ke kota hanya untuk urusan administrasi,” tambahnya.
Subroto meminta masyarakat tetap mengikuti proses resmi yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menuntut realisasi, mengingat pemekaran membutuhkan tahapan panjang dan persetujuan pemerintah pusat.
“Kita sabar saja. Banyak hal yang masih harus diselesaikan sebelum pemekaran benar-benar bisa diwujudkan,” tandasnya.
Arifin/Adv
