BERAU, BorneoPost — Harapan nelayan kecil di Kabupaten Berau terhadap bantuan pemerintah kembali dihadapkan pada persoalan klasik: ketidaktepatan sasaran. Program yang seharusnya menjadi penopang ekonomi justru berisiko meleset akibat data yang tidak mutakhir dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Bantuan seperti alat tangkap dan sarana pendukung sejatinya menjadi kebutuhan vital bagi nelayan. Namun realitas di lapangan menunjukkan, tidak semua yang berhak benar-benar menerima manfaat tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai, akurasi data menjadi faktor penentu keberhasilan program bantuan.
“Bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai nelayan yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat apa-apa,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Berau, baru-baru ini.
Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem pendataan yang belum diperbarui secara berkala. Data penerima bantuan yang masih menggunakan basis lama dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi riil di lapangan yang terus berubah.
Ia menjelaskan, dinamika ekonomi nelayan sangat tinggi. Ada yang sudah tidak lagi melaut, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, nelayan yang baru membutuhkan justru belum masuk dalam data.
“Kalau masih menggunakan data lama tanpa verifikasi, risikonya besar. Bantuan bisa salah sasaran,” tegasnya.
Sutami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan data secara rutin, disertai verifikasi langsung di lapangan. Ia menekankan, pendataan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antarprogram bantuan dari berbagai level pemerintahan, mulai dari daerah hingga pusat. Minimnya koordinasi membuka peluang terjadinya tumpang tindih penyaluran.
“Jangan sampai ada nelayan yang menerima bantuan berulang, sementara yang lain tidak pernah tersentuh. Ini soal keadilan,” katanya.
Tak hanya itu, ia menilai efektivitas bantuan juga bergantung pada pendampingan yang diberikan. Selama ini, masih ditemukan bantuan yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena minimnya pelatihan dan pengawasan.
“Bantuan tidak cukup hanya disalurkan. Harus ada pendampingan agar benar-benar digunakan dan memberi dampak,” jelasnya.
Ia menambahkan, nelayan kecil harus menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan. Kelompok ini dinilai paling rentan secara ekonomi dan sangat bergantung pada dukungan pemerintah untuk bertahan.
“Nelayan kecil ini yang harus didahulukan. Mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Sutami juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses, mulai dari pendataan hingga distribusi bantuan. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Semua harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari validasi data, penguatan koordinasi, hingga peningkatan kualitas pendampingan.
“Kalau data akurat, penyaluran tepat, dan pengawasan berjalan, bantuan ini bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya.
Arifin/Adv
