BERAU, BorneoPost – Sebanyak 18 tuntutan Aliansi Masyarakat Berau (AMB) dibahas langsung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam audiensi di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Selasa (15/9/2026).
Audiensi yang digelar usai Upacara Hari Jadi Kabupaten Berau itu menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan masyarakat, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih, agraria, ketenagakerjaan, listrik, infrastruktur, kesehatan hingga arah pembangunan pariwisata.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas didampingi Wakil Bupati Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto serta sejumlah kepala OPD terkait. Seluruh aspirasi masyarakat disebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
Persoalan BBM menjadi salah satu sorotan utama. Pemkab Berau mengaku terus berkoordinasi dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendorong penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan kendaraan darat dan transportasi air.
Tak hanya soal ketersediaan, pemerintah juga menyoroti disparitas harga BBM. Pengaturan melalui harga eceran tertinggi (HET) didorong agar harga di tingkat masyarakat lebih terkendali.
Sementara tarif Perumda Air Minum disebut belum mengalami penyesuaian sekitar tiga tahun. Penyesuaian tarif direncanakan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggan.
“Dimulai dari pelanggan niaga, kemudian rumah tangga akan dikategorikan. Kalau tidak mampu, akan kita upayakan subsidi silang,” ujar Sri Juniarsih.
Untuk persoalan agraria, Pemkab Berau membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi dan verifikasi data. Masyarakat yang memiliki persoalan diminta menyampaikan secara langsung agar dapat ditelaah bersama OPD terkait.
Di sektor pembangunan, Sri Juniarsih menegaskan pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas sebagai sumber daya strategis pascatambang. Pengawasan aktivitas di kawasan laut juga terus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem.
“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang,” katanya.
Pemkab Berau juga memaparkan sejumlah langkah pelayanan publik, di antaranya persiapan pembangunan rumah sakit baru, penyediaan ambulans speedboat bagi masyarakat pesisir, serta koordinasi dengan PLN UP3 Berau untuk meminimalkan pemadaman bergilir.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal sepanjang kebutuhan kompetensi dapat dipenuhi.
Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, pelibatan kepala OPD dalam audiensi dilakukan agar setiap tuntutan dapat dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai bidang kewenangan masing-masing.
“Dari 18 tuntutan kami kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya,” ujar Gamalis.
Ia mengakui tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan Pemkab Berau. Sejumlah tuntutan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” tutup Gamalis.
Arifin/Adv
