Liliansyah Dukung Rencana Pengaktifan Kembali Pelabuhan Teluk Sulaiman, Namun Perlu Kajian Lebih Dalam

TANJUNG REDEB, Borneo Post – Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengaktifan kembali Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

Pasalnya, Pelabuhan ini direncanakan akan kembali difungsikan untuk melayani jalur angkutan barang dan penumpang menuju Parepare, Sulawesi Selatan.

“Saya tentu sangat mendukung jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengaktifkan kembali pelabuhan tersebut. Ini adalah langkah strategis dalam membuka konektivitas antarwilayah yang akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat di pesisir Berau,” ujar Liliansyah,

Namun, politisi yang dikenal vokal dalam sektor infrastruktur ini menegaskan bahwa proses pengaktifan pelabuhan harus dilakukan secara matang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menyoroti pentingnya kajian menyeluruh sebelum pelabuhan dioperasikan kembali.

“Tapi perlu kajian lebih dalam dari berbagai aspek. Mulai dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), standar kelayakan kapal yang akan beroperasi, kondisi fisik pelabuhan, aksesibilitas jalan, sistem keselamatan pelayaran, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat setempat,” jelasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur bahwa pelabuhan wajib memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan, serta harus memenuhi standar teknis operasional sebelum dapat diaktifkan kembali.

Selain itu, dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayaran harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing nasional, yang sejalan dengan tujuan pengaktifan pelabuhan ini.

“Pelabuhan ini harus bisa jadi penggerak ekonomi lokal, tapi jangan sampai hanya menjadi proyek setengah jalan karena tidak dipersiapkan sesuai dengan peraturan, kita ingin semua prosesnya akuntabel dan berkelanjutan,” tambahnya.

Liliansyah Berharap sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, hingga Pemerintah Pusat serta membuka ruang kemitraan dengan swasta untuk mendukung revitalisasi pelabuhan.

“Jika pelabuhan ini benar-benar siap dan memiliki dampak positif yang nyata, tentu kami di DPRD akan mendukung penuh,” pungkasnya. (Adv).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *