BERAU, BorneoPost – Laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau mendapat sorotan DPRD. Di balik kontribusinya terhadap ekonomi daerah, sektor ini dinilai menyimpan potensi ancaman serius jika pengelolaan limbah tidak diawasi secara ketat.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh perusahaan sawit mematuhi standar pengolahan limbah yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan, kelalaian sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Pengawasan tidak boleh longgar. Pemerintah harus memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan,” ujarnya.
Fasra mengakui industri sawit menjadi salah satu penopang ekonomi Berau. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan, terutama sumber air yang masih menjadi tumpuan utama masyarakat.
Menurutnya, potensi pencemaran akibat limbah sawit sangat berisiko, mulai dari menurunnya kualitas air sungai hingga terganggunya ekosistem di sekitar wilayah perkebunan.
“Dampaknya bisa sistemik. Jika air tercemar, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga kesehatan masyarakat ikut terancam,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Salah satunya melalui inspeksi mendadak guna memastikan instalasi pengolahan limbah perusahaan berfungsi optimal setiap waktu.
Selain itu, ia menilai perlu adanya koordinasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, agar pengawasan berjalan efektif dan tidak hanya bersifat administratif.
“Pertumbuhan industri harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Jangan sampai masyarakat justru menanggung dampak negatif,” katanya.
DPRD Berau berharap langkah pengawasan yang lebih tegas dan terukur dapat menjaga keseimbangan antara perkembangan sektor perkebunan dan kelestarian lingkungan, sehingga manfaat ekonomi tetap dirasakan tanpa mengorbankan masa depan daerah.
Arifin/Adv
