TANJUNG REDEB, BorneoPost – Wacana pemangkasan anggaran daerah sebesar 2,1 persen pada tahun depan mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat realisasi sejumlah program pembangunan dan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas belanja.
Ketua Komisi II DPRD Berau mengakui, pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat terkait pengurangan anggaran tersebut.
“Kalau terjadi pemangkasan seperti itu, jujur saja daerah dirugikan. Yang paling terasa adalah kita tidak bisa memaksimalkan visi dan target pembangunan yang sudah disusun untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap tahun pemerintah daerah telah menetapkan target capaian pembangunan yang harus direalisasikan secara bertahap. Namun, berkurangnya alokasi anggaran akan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian dan menentukan kembali program-program yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan.
Ia menilai, pembangunan yang bersifat monumental dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat kemungkinan harus ditunda. Sebaliknya, anggaran akan lebih difokuskan pada sektor yang mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Yang harus diprioritaskan adalah program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan usaha tani, sektor pertanian, perikanan, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga wajib memastikan pembayaran hak-hak aparatur sipil negara dan pegawai tetap terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
“Gaji pegawai itu hak yang harus dipenuhi. Karena itu, organisasi perangkat daerah harus benar-benar selektif dalam menyusun kegiatan dan anggaran,” tegasnya.
Terkait peluang menutup kekurangan anggaran melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menilai ruang yang tersedia relatif terbatas. Menurutnya, capaian PAD Berau selama beberapa tahun terakhir sudah mendekati potensi maksimal dari sektor-sektor unggulan yang ada.
“PAD kita sebenarnya sudah cukup maksimal. Tapi PAD sangat bergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Kalau hotel sepi, restoran sepi, otomatis penerimaan daerah juga ikut turun,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor pariwisata memang menjadi salah satu andalan daerah. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa secara instan menggantikan potensi pendapatan yang hilang akibat pemangkasan anggaran.
“Pariwisata memang menjadi prioritas, tetapi tidak bisa langsung digenjot dalam satu tahun. Perlu proses dan waktu untuk menghasilkan dampak yang signifikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penurunan anggaran daerah akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, saat APBD berada di angka lebih dari Rp5 triliun, banyak kegiatan pembangunan yang menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor usaha lokal.
“Ketika APBD besar, banyak proyek berjalan. Tenaga kerja terserap, material bangunan dibeli, uang berputar di masyarakat. Tapi saat APBD turun, daya beli juga ikut turun dan dampaknya akan dirasakan oleh banyak sektor,” pungkasnya.
