TALISAYAN, BorneoPost – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membentengi lingkungan pemerintahan dari penyalahgunaan narkotika menyasar aparatur kampung di wilayah pesisir. Sebanyak 179 aparatur kampung dari tiga kecamatan menjalani pemeriksaan urine di Kantor Kecamatan Talisayan, Senin (10/8/2026) kemarin.
Pemeriksaan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau tersebut melibatkan aparatur kampung dari Kecamatan Tabalar, Biatan dan Talisayan. Rinciannya, 44 peserta berasal dari Tabalar, 63 dari Biatan dan 44 lainnya dari Talisayan.
Kegiatan tersebut turut dipantau langsung Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang juga bertindak sebagai pembina Kesbangpol. Kehadirannya sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan narkotika menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam membangun aparatur yang sehat dan berintegritas.
Kepala Kesbangpol Berau, Salim, mengatakan pemeriksaan urine merupakan langkah preventif untuk memastikan aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat kampung, berada dalam lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan instansi terkait agar upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara konsisten.
“Pemerintah Kabupaten Berau melakukan tes urine agar aparatur bersih dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Aparatur sehat, kampung kuat, masyarakat hebat,” ujarnya.
Gamalis menilai pemeriksaan tersebut memiliki makna lebih jauh daripada sekadar pemenuhan administrasi. Tes urine menjadi salah satu instrumen untuk melakukan pembinaan sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
“Tes urine ini bukan hanya administratif semata, tetapi merupakan bagian dari pembinaan, pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika serta zat adiktif di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan, aparatur kampung memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Integritas aparatur menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan berjalan secara profesional.
Menurut Gamalis, dampak penyalahgunaan narkotika juga tidak berhenti pada persoalan kesehatan individu. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat merusak kehidupan keluarga, mengganggu produktivitas dan berujung pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Kepercayaan masyarakat harus kita jawab dengan menjaga profesionalitas, integritas, disiplin dan memastikan lingkungan pemerintah bebas dari penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong aparatur tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang mampu mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
“Jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan. Kita harus menjadi contoh dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba,” pesannya.
Di sisi lain, Gamalis meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai ketentuan, termasuk dengan tetap menjaga hak privasi para peserta.
Ia memastikan Pemkab Berau akan terus mendukung langkah-langkah preventif untuk membangun birokrasi yang sehat dan bersih. Menurutnya, pemerintahan yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika bukan hanya menyangkut kedisiplinan aparatur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Pemkab Berau selalu mendukung upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang sehat karena ini merupakan pondasi penting bagi pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.
Arifin/adv
