BERAU, BorneoPost – Isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau ditepis pemerintah daerah. Di tengah efisiensi anggaran, TPP tetap menjadi bagian dari komponen belanja yang harus dianggarkan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memastikan tidak ada rencana menghapus hak pegawai maupun memangkas TPP secara drastis seperti informasi yang beredar di masyarakat.
“Kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu,” ujarnya.
Sri Juniarsih menegaskan, informasi mengenai pemangkasan besar-besaran TPP tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan pegawai di tengah penyesuaian keuangan daerah.
Penegasan serupa disampaikan Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto. Ia menyebut hingga kini belum ada pembahasan formal antara legislatif dan eksekutif terkait rencana pemangkasan TPP ASN.
Menurut Dedy, efisiensi memang menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh komponen belanja otomatis dipangkas tanpa melalui pembahasan dan perhitungan.
“Bahkan di tengah efisiensi anggaran saat ini, TPP tetap menjadi salah satu keharusan yang wajib dianggarkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, TPP merupakan salah satu komponen belanja daerah yang berkaitan dengan kinerja dan kesejahteraan aparatur. Karena itu, informasi mengenai pemangkasan besar-besaran perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan ASN.
“Kabar tentang pemangkasan besar-besaran harus diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN,” pungkasnya.
Arifin/Adv
